Lowongan CPNS Pemkot Bogor

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Bogor

Bekerja dimanapun tentunya ada enak dan susahnya, begitu pula menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, ada luka dan liku nya menjadi seorang PNS apalagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, terlepas dari itu tentunya di masa susah ini tidak ada dalahnya mencoba apapun peluang lowongan pekerjaan yang ada.

Berita terbaru bagi warga negara Indonesia yang memiliki komitmen untuk memajukan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk mengisi lowongan CPNS di Pemkot Bogor yang pendaftarannya dimulai dari tanggal 12 sd 19 Nopember 2010 ini, ayo buruan daftar, berikut adalah informasinya dari www.kotabogor.go.id

Secara resmi Pemerintah Kota Bogor mengumumkan formasi CPNS tahun 2010. Untuk tahun ini dibutuhkan 195 orang untuk mengisi formasi CPNS, dengan rincian jumlah tenaga pendidik sebanyak 86 orang, tenaga kesehatan sebanyak 59 orang dan tenaga teknis sebanyak 50 orang.

Walikota Bogor Diani Budiarto mempersilahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri. Test akan digelar tanpa dipungut biaya, alias gratis. “Silahkan mendaftarkan diri sesuai dengan jurusan yang diminta,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Diani pun meminta agar masyarakat tidak percaya dengan pihak yang menjanjikan bisa meluluskan. Ia meminta agar masyarakat tidak percaya dengan iming-iming siapapun. “Kalau ada yang ngomong bisa meluluskan, yang ngomong pasti nipu. Jadi jangan tertipu,” pastinya.

P E N G U M U M A N

NOMOR : 810/ 2427 – BKPP

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

FORMASI TAHUN 2010

I.

Read more »

Data PNS Kota Bogor

Berikut adalah kompilasi data profil kota bogor dari berbagai sumber yang dikumpulkan, seperti, BPS Bogor, Bappeda Kota Bogor, serta Instansi lainnya di kota bogor, ini baru draft saja jadi jangan dipakai sebagai dasar data untuk kota bogor.

Profil Daerah Kota Bogor

Read more »

Smatcard TransPakuan Bogor

PDJT Ceraikan CV Inotrans

sumber: Radar Bogor

PERUSAHAAN Daerah Jasa Transportasi (PDJT) kota Bogor rupanya sudah memutuskan kontrak dengan perusahaan penyedia barang dan jasa smart card Trans Pakuan, CV Inotrans. Kontrak diputus karena smart card dinyatakan tak layak pakai.

Read more »

Pemkot Buka Lowongan CPNS

Sumber: Radar Bogor

BOGOR - Kabar gembira bagi para pencari kerja (pencaker). Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Menpan) melalui Pemkot Bogor bakal membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk ditempatkan di lingkungan pemkot.

Penerimaan CPNS ini sesuai surat Menpan Nomor 83.F/M-PAN/VII-2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah 2009. Saat ini jumlah PNS di Kota Bogor terbilang cukup banyak, yakni mencapai 9.309 pegawai yang tersebar di SKPD, kecamatan hingga kelurahan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor Fety Qadarsah mengatakan, jumlah lowongan CPNS untuk Kota Bogor mencapai 510 orang. Rinciannya, 257 orang untuk tenaga honorer dan 253 pelamar murni. Jadi, total keseluruhan mencapai 510 orang.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, lowongan CPNS dari tenaga honorer sudah terpenuhi bahkan sudah pemberkasan. Kini tinggal menunggu nomor induk pegawai (NIP) yang sedang diproses di Kantor BKN Regional III Bandung, Jawa Barat.

“Jumlah 257 untuk tenaga honorer sudah terpenuhi dan pemberkasan. Dari jumlah itu ada dua tenaga honorer indisipliner, sehingga gugur menjadi CPNS,” terang wanita berkerudung ini.

Mengenai rincian formasi dan kapan waktunya, hingga saat ini BKPP masih menunggu instruksi Menpan dan Pemerintah provinsi Jawa Barat. “Bila sudah dekat, testing kami informasikan,” ujarnya.

Saat ditanya lebih detail bahwa penerimaan CPNS dilakukan Oktober, mantan kepala Dinas Pendapatan Kota Bogor itu belum bisa memastikannya. Hingga kini masih menunggu kepastian waktunya, apakah Oktober atau bulan lain.

Meski sudah ada surat edaran Menpan, BKPP belum sekalipun diundang Pemprov Jabar mengenai lowongan CPNS untuk Kota Bogor. “Lowongan CPNS ini yang memfasililtasi Pemprov Jabar dan sekarang belum ada rapat lagi,” beber Fety.

Dia mengatakan, PNS yang pensiun di Kota Bogor hingga saat ini cukup banyak, yakni sekitar 2.400 orang. Bahkan, walikota Bogor memberi kompensasi khusus pada mereka yang mengajukan pensiun dini disesuaikan dengan usia rata-rata 50 tahun dan masa kerja kurang lebih 20 tahun. "Untuk usia 50-52 mendapat kompensasi 24 kali gaji pokok dan 53-54 mendapat kompensasi 18 kali gaji pokok. Itu kebijakan walikota mengenai pensiun dini,” pungkasnya. (dei)

Pemkot Dituding Langgar UU

Terkait Pengajuan KUA ke DPRD

Pemkot Dituding Langgar UU

Sumber: Radar Bogor

KAPTEN MUSLIHAT - Perseteruan anggota DPRD dengan pemkot menjelang pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010 mulai memanas. Kendati eksekutif telah mengajukan surat permohonan pembahasan kebijakan umum APBD (KUA) kemarin, DPRD tetap menilai pengajuan itu sangat lambat.

Para wakil rakyat menilai, eksekutif seharusnya mengajukan KUA pada pertengahan Juni 2009 sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Eksekutif melanggar UU karena lambat mengajukan KUA. UU Nomor 17 Tahun 2003 secara tegas menyebutkan, KUA diajukan pemerintah daerah selambat-lambatnya pertengahan Juni,” tegas Ketua Komisi B Budi Sulistio kepada Radar Bogor, kemarin.

Budi menjelaskan, pada Bab IV pasal 18 poin 1 disebutkan, pemda menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya ke DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

Pada pasal 20 dijelaskan, pemda mengajukan RAPBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumennya kepada DPRD pada minggu pertama Oktober. “Pemkot seharusnya mengajukan KUA ke DPRD pada Juni. Sebab, saat itu anggota DPRD lama masih aktif,” jelasnya.

Hal senada dikatakan anggota Badan Anggaran DPRD Usmar Hariman. Menurut dia, tidak logis jika pemkot beralasan telat mengajukan KUA karena alat-alat kelengkapan DPRD baru terbentuk. “Pemkot seharusnya lebih dulu mengajukan KUA ke DPRD agar anggota dewan lama bisa membahas KUA sebelum masa jabatannya berakhir,” kata Usmar.

Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini pesimis APBD ketok palu tepat waktu. “Pembahasan KUA, plafon dan prioritas anggaran sementara (PPAS) serta RAPBD membutuhkan waktu lama. Pembahasan RAPBD saja harus membutuhkan waktu 30 hari kerja,” kata Usmar.

Usmar yakin penetapan APBD 2010 molor. Sebab, pemkot baru mengajukan permohonan pembahasan KUA. Surat permohonan itu akan dipelajari Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk selanjutnya menetapkan jadwal paripurna penyampaian KUA oleh walikota Bogor. “Saya tidak yakin APBD 2010 ketok palu sesuai jadwal,” tandas Usmar. (rid)

Tahun 2009, Lelang Proyek Gunakan E-Proc

IR H JUanda – Mekanisme pelelangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bogor bakal berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, lelang proyek dipastikan sudah menggunakan sistem elektronik, sehingga proses pelelangan bisa lebih transparan dan mengurangi kontak langsung antara panitia lelang dengan perusahaan jasa konstruksi yang selama ini dinilai rawan menimbulkan KKN.

Kabag Penyusunan Program (Sunprog) Hari Sutjahjo kepada Radar Bogor menuturkan, Electronic Procurement (E-Proc) yang sempat tertunda tahun lalu segera difungsikan tahun ini. “Lelang proyek tahun ini sudah menggunakan E-Proc, sehingga prosesnya akan lebih transparan,” ujar Hari yang ditemui di kantornya, beberapa waktu lalu.

Hari menambahkan, tahun lalu E-Proc belum sempat difungsikan karena masih ada komponen yang belum lengkap. E-Proc, kata dia, bakal mempunyai lembaga dan kantor tersendiri.

Hari menjelaskan, personel yang akan menangani E-Proc harus profesional. Karena itu, personelnya harus lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa. “Kita berencana membangun lembaga tersendiri yang khusus menangani E-Proc seperti di daerah lain,” kata Hari.

Seperti apa E-Proc itu? Hari menjelaskan, E-Proc merupakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. “Mekanisme pelelangan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik. Jadi, proses pendaftaran dan pengumuman lelang dilakukan melalui sistem komputerisasi,” ujarnya.

Hari mencontohkan, perusahaan yang berniat menangani pengadaan barang dan jasa mendaftar lewat internet. Panitia pengadaan barang dan jasa akan memverifikasi data perusahaan untuk selanjutnya menetapkan perusahaan yang dianggap layak dan diumumkan melalui internet. “Kemungkinan Maret nanti sudah mulai dioperasikan, sebab pada saat itu sudah mulai ada pelelangan,” tandas Hari. (rid)

Proyek Kecil tak Ditangani e-Proc

400 Proyek Diperebutkan 200 Perusahaan

JUANDA - Pendaftaran Infrastruktur Kunci Publik (IKP) bagi perusahaan jasa konstruksi yang hendak melakukan penawaran ditutup sejak Jumat (30/1). Sebanyak 200 lebih perusahaan melakukan pendaftaran IKP sebagai syarat untuk mengikuti sistem electronic procurement (e-Proc) berikutnya. Pelelangan proyek tahun ini sudah menggunakan teknologi e-Proc, sehingga dijamin lebih transparan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Kabag Dalprog, Hari Sutjahjo yang ditemui Radar Bogor kemarin menjelaskan, pendaftaran IKP sudah ditutup, sehingga tinggal menunggu langkah selanjutnya sebelum pelelangan proyek dilaksanakan. Hari kembali menegaskan, perusahaan yang berhak mengikuti pelelangan proyek hanya perusahaan yang mempunyai IKP, sebab proses pelelangan dilakukan melalui sistem e-Proc. Karena itu, perusahaan harus mengikuti seluruh proses dalam sistem e-Proc mulai pendaftaran IKP hingga pelelangan.

Hari menjelaskan, tidak semua proyek ditangani oleh e-Proc. Sebab penunjukan langsung dan pemilihan langsung tetap ditangani masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD). Misalnya, proyek pembanguan sekolah yang nilainya dibawah Rp100 juta masih tetap ditangani Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Begitupun proyek pembangunan jalan yang nilainya dibawah Rp100 juta tetap ditangani Dinas Bina Marga dan Pengairan. “Tidak semua proyek dilelang melalui sistem e-Proc. Jadi istilahnya, pelelangan terbatas,” imbuhnya.

Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran IKP akan memperebutkan 400 proyek dengan nilai ratusan miliar rupiah. “Saya tidak tahu persis jumlahnya, namun yang pasti mencapai ratusan miliar,” tandasnya. (rid)

Radar Bogor