PNS Jangan Mudik Pakai Mobil Dinas

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyelenggara negara tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi termasuk saat merayakan Lebaran.

"Kami imbau kepada setiap pimpinan instansi pemerintah atau lembaga negara melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kegiatan mudik," ujar Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/6).

Dua Perda Bakal Dihapus, Pemkot Bogor (Pa Nope) Kebingungan

Ada dua peraturan daerah (perda) Kota Bogor yang bakal dihapus pemerintah pusat.

Kabag Hukum Pemkot Bogor, Novy Hasby Munawar mengatakan, pihaknya baru mendengar adanya perda yang akan dihapus, yaitu Perda No 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara, dan Perda No 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
Namun, kata dia, hal-hal tersebut hanya pernyataan walikota Bogor yang mendapatkan informasi dari luar.

Ratusan PNS di Kota Bogor Gagal Cuti Lebaran

Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bogor gagal cuti lebaran. Ini menyusul adanya imbauan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Crisnandi, PNS tidak mengambil cuti tahunan paska lebaran.

Kabid Informasi Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, BKPP Kota Bogor Euis Rohayati mengaku sudah menyebarkan surat edaran kepada tiap-tiap dinas terkait adanya imbauan agar PNS tidak mengajukan cuti lebaran.

Rencana PHK 1 Juta PNS Benar Adanya

Beberapa waktu terakhir, muncul pemberitaan bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wacana tersebut muncul dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Ketika dimintai penjelasannya oleh wartawan di Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016), Yuddy mengakui, pemberitaan itu tidak sepenuhnya benar. Namun juga tidak sepenuhnya salah.

PNS DKI Sudah Bergegas Pulang Pukul 2 Siang di Bulan Puasa

Di bulan puasa ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pulang pukul 14.00 WIB. Mereka mengaku senang dengan aturan yang diterapkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini.

Satu per satu, ratusan PNS berseragam coklat krem terlihat keluar dari Gedung Blok G, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (6/6/2016), sejak pukul 13.50 WIB.

"Enakan sekarang, lebih awal sampai ke rumah," kata Ucup Supriadi, pria 43 tahun yang merupakan PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Dia keluar dari gedung setinggi 23 lantai itu melangkah menuju arah Jalan Kebon Sirih.

Selama Ramadhan Jam Kerja PNS Pemkot Bandung Tetap

Berbeda dengan pegawai negeri sipil di daerah lain, jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tetap normal selama Ramadan. Jam kerja para PNS tidak dikurangi, tetap beraktivitas pukul 8.00-16.30.

‎Keputusan itu, menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, telah disosialisasikan dalam rapat pimpinan di Balai Kota Bandung, Senin 6 Juni 2016.

"Ramadan itu bulan kemenangan, bulan produktivitas. Proklamasi terjadi pada bulan Ramadan, Islam menang lawan Quraisy bulan Ramadan, Islam menginvasi Eropa bulan Ramadan, Mekah ditaklukkan bulan Ramadan. Semangat itu yang saya sampaikan," ujar Emil, seusai rapat pimpinan.

Penumpang Terlantar, DKI Diminta Kaji Kebijakan Larangan APTB

Sudah bagus ada APTB, sudah enak untuk masyarakat ada APTB eh malah dirubah rubah kebijkannya, ya sudah pakai mobil pribadi lagi ya. APTB sudah senyaman mobil pribadi dari segi duduk dan jalurnya, kalau transjakarta sih masih penuh sesak dan panas haltenya.

Sejumlah operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) meminta agar Pemprov DKI mengkaji kembali keputusanya perihal dilarangnya armada bus APTB masuk ke dalam jalur bus Transjakarta. Sejumlah penumpang APTB terlantar pasca dilarangnya armada masuk ke dalam jalur busway 1 Juni lalu.

Dirut Perum PPD Pande Putu Yasa mengatakan, sejak dikeluarkannya Surat Edaran Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI No. 3765/-1.819 perihal Penghentian Layanan APTB ter tanggal 12 Mei 2016 tentang pencabutan izin penyelengaraan APTB, APTB dilarang melalui jalur Transjakarta per 1 Juni. Dengan begitu, sebanyak 193 APTB yang melayani 17 trayek untuk mengangkut penumpang sekitar satu juta per tahun, harus melalui jalur jalan reguler untuk beroperasi keluar masuk Jakarta.