Rencana PHK 1 Juta PNS Benar Adanya

Beberapa waktu terakhir, muncul pemberitaan bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wacana tersebut muncul dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Ketika dimintai penjelasannya oleh wartawan di Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016), Yuddy mengakui, pemberitaan itu tidak sepenuhnya benar. Namun juga tidak sepenuhnya salah.

PNS DKI Sudah Bergegas Pulang Pukul 2 Siang di Bulan Puasa

Di bulan puasa ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pulang pukul 14.00 WIB. Mereka mengaku senang dengan aturan yang diterapkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini.

Satu per satu, ratusan PNS berseragam coklat krem terlihat keluar dari Gedung Blok G, Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (6/6/2016), sejak pukul 13.50 WIB.

"Enakan sekarang, lebih awal sampai ke rumah," kata Ucup Supriadi, pria 43 tahun yang merupakan PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Dia keluar dari gedung setinggi 23 lantai itu melangkah menuju arah Jalan Kebon Sirih.

Selama Ramadhan Jam Kerja PNS Pemkot Bandung Tetap

Berbeda dengan pegawai negeri sipil di daerah lain, jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tetap normal selama Ramadan. Jam kerja para PNS tidak dikurangi, tetap beraktivitas pukul 8.00-16.30.

‎Keputusan itu, menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, telah disosialisasikan dalam rapat pimpinan di Balai Kota Bandung, Senin 6 Juni 2016.

"Ramadan itu bulan kemenangan, bulan produktivitas. Proklamasi terjadi pada bulan Ramadan, Islam menang lawan Quraisy bulan Ramadan, Islam menginvasi Eropa bulan Ramadan, Mekah ditaklukkan bulan Ramadan. Semangat itu yang saya sampaikan," ujar Emil, seusai rapat pimpinan.

Penumpang Terlantar, DKI Diminta Kaji Kebijakan Larangan APTB

Sudah bagus ada APTB, sudah enak untuk masyarakat ada APTB eh malah dirubah rubah kebijkannya, ya sudah pakai mobil pribadi lagi ya. APTB sudah senyaman mobil pribadi dari segi duduk dan jalurnya, kalau transjakarta sih masih penuh sesak dan panas haltenya.

Sejumlah operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) meminta agar Pemprov DKI mengkaji kembali keputusanya perihal dilarangnya armada bus APTB masuk ke dalam jalur bus Transjakarta. Sejumlah penumpang APTB terlantar pasca dilarangnya armada masuk ke dalam jalur busway 1 Juni lalu.

Dirut Perum PPD Pande Putu Yasa mengatakan, sejak dikeluarkannya Surat Edaran Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI No. 3765/-1.819 perihal Penghentian Layanan APTB ter tanggal 12 Mei 2016 tentang pencabutan izin penyelengaraan APTB, APTB dilarang melalui jalur Transjakarta per 1 Juni. Dengan begitu, sebanyak 193 APTB yang melayani 17 trayek untuk mengangkut penumpang sekitar satu juta per tahun, harus melalui jalur jalan reguler untuk beroperasi keluar masuk Jakarta.

Rasionalisasi PNS Bukan Pemecatan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pegawai negeri sipil tak perlu khawatir dengan adanya rencana rasionalisasi oleh Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jusuf Kalla mengatakan, pengurangan jumlah PNS bukan berarti pemecatan pada abdi negara.

"Jadi kami tak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja), hanya pensiun alamiah saja," kata JK di Istana Wakil Presiden pekan lalu.

Pengurangan besar-besaran PNS terjadi menurutnya lebih karena pemerintah memutuskan untuk memoratorium penerimaan PNS. Penundaan penerimaan PNS selama lima tahun itu yang mengakibatkan Indonesia kehilangan banyak PNS karena pensiun. Sementara tidak ada PNS baru yang direkrut.

Penjelasan Jokowi soal Rasionalisasi PNS

 Presiden Joko Widodo mengklarifikasi berita yang menyebut bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Berita itu, menurut Jokowi, tidak benar.

Presiden meluruskan, pemerintah memang akan melakukan rasionalisasi PNS. Namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara PHK, tetapi dengan cara memperketat seleksi penerimaan calon PNS.

"Misalnya, satu tahun yang pensiun ada 12.000 orang. Lalu, pada tahun kelima, kami hanya akan menerima 60.000 (calon PNS). Artinya, itu berkurang banyak," ujar Jokowi di Auditorium Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Jam Kerja PNS Berubah Selama Ramadhan

Selama bulan suci Ramadhan, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indramayu mengalami perubahan jam kerja. Para PNS pun diminta untuk tetap meningkatkan kinerjanya meski sedang berpuasa.

Perubahan jam kerja PNS tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 065/803/Org tentang Ketentuan Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan. Dalam aturan itu, jumlah jam kerja PNS selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu. Jam kerja pun dimulai pukul 08.00 WIB, atau mundur 30 menit dari sebelumnya pukul 07.30 WIB.