Showing posts with label pns. Show all posts
Showing posts with label pns. Show all posts

Jadi PNS tanpa tes?

Pendaftaran penerimaan Calon Karyawan Negara Sipil (CPNS) 2018 pastinya belum dibuka.

Kendati sekian, antusiasme calon pelamar untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negeri (ASN) cukup tinggi.
Nampaknya, untuk menjadi seorang PNS tidak melulu mesti lewat tes seleksi.
Bagaimana mungkin?
Masalah ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin.
Syafruddin yang pun bertindak sebagai Ketua Kontingen atau Chef de Mission (CdM) Asian Permainan 2018 ini menuturkan kalau masalah itu mungkin buat mereka para atlet yang sukses meraih medali.
Ya menjanjikan, semua atlet yang meraih medali, apakah emas, perak, maupun perunggu, bisa menjadi PNS, anggota Polri atau TNI.
“Bukan hanya yang meraih emas saja, melainkan pun perak dan perunggu boleh menjadi PNS atau anggota Polri,” ujar Syafruddin, dikutip TribunStyle.com dari Pos Kupang, Jumat (24/8/2018).
Selain , para tokoh Timnas U-23 Indonesia juga berhak atas bonus pekerjaan ini.
Kalau bisa menempati paling kecil peringkat ketiga, atau meraih medali perunggu, para tokoh bola itu berhak pula untuk profesi sebagai PNS, pun Polri dan TNI.
Sementara , sampai sekarang belum sudah ada info resmi kapan pendaftaran CPNS2018 hendak dibuka.
Mundurnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)Asman Abnur menciptakan penerimaan CPNS 2018 diprediksi kembali mundur.

http://www.infomenarik-terbaru.com/tidak-mesti-ikut-tes-seleksi-menpan-rb-beberkan-tips-jadi-pns-perhatikan-begini-penuturannya/

Berprestasi di Asian Games 2018 akan diangkat jadi PNS


Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan hadiah spesial untuk para atlet asal Garut yang berlaga di ajang Asian Games 2018 berupa pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Bupati Rudy Gunawan menyebut hal tersebut dilakukan untuk memotivasi sekaligus mengapresiasi para atlet asal Garut yang berjuang di ajang itu.

"Ya untuk memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan," kata Rudy kepada wartawan di kantornya, Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, Garut, Jumat (24/08/2018).

Namun pengangkatan para atlet Asian Games asal Garut menjadi PNS itu terjadi bila para atlet tersebut mampu meraih kemenangan sekaligus mengharumkan nama Indonesia.

"Memberikan apresiasi, agar menjadi PNS," katanya.

Rudy berharap apresiasi yang segera diberikan Pemkab Garut berupa pengangkatan PNS itu dapat memotivasi para atlet untuk lebih berprestasi lagi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, ada tujuh orang atlet asal Garut yang berlaga di cabor Pencak Silat dan Bulutangkis Asian Games 2018. 

Mereka yang bertarung di ajang Pencaksilat masing-masing Anggi Faisal, Asep Yuldan Sani, Nunu Nugraha, Lutfi Nurhasanah, Pramudyta Yuristya serta Gina Tri Lestari. Sementara itu Fitriani di cabor bulutangkis.

Para atlet yang berlaga di cabor pencak silat dijadwalkan akan mengikuti partai final kelas beregu putra pada Senin (27/08/2018) dan kelas beregu putri pada Rabu (29/08/2018).

https://m.detik.com/news/jawabarat/4180965/atlet-asian-games-asal-garut-yang-berprestasi-akan-diangkat-jadi-pns

Lowongan 4500 pns kemenkeu

Seleksi pegawai negeri sipil (PNS) akan kembali dilaksanakan tahun 2018 ini yang waktu resminya akan diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan, Hadiyanto, menyebutkan pada seleksi PNS ini akan menerima 597 orang untuk umum yang terdiri dari D3 dan S1.
Sementara itu untuk lulusan kedinasan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) jumlah yang diterima lebih banyak, sekitar 4.000 orang.
"597 orang untuk umum terdiri dari D3 dan S1 dan dari STAN 4.000 lebih. Tetapi kan testnya belum diumumkan, kita masih tunggu dari Kemenpanrb formasinya," ungkap Hadiyanto saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat (17/8/2018).

Meskipun Menteri PAN-RB baru mengalami pergantian dari Asman Abnur ke Syafruddin, menurut Hadiyanto tidak akan mengganggu rencana penerimaan PNS.
"Ya enggak (menghambat) lah, kan sistem jalan, pimpinannya berganti tinggal minta bantuan staf mengupdate beliau lalu keputusan akan keluar," tutur Hadiyanto.
Belum pastinya waktu penerimaan pun diperiksikan karena Kemenpan-RB masih melakukan penetapan jumlah PNS yang akan diterima karena banyaknya formasi yang akan dibuka di kementerian dan lembaga (K/L) bahkan jumlah untuk pegawai negeri untuk pemerintahan daerah.

"Ya mungkin di Menpan konsolidasi untuk memastikan angka total, kan menpan harus menghitung nasional tidak hanya K/L, pemda berapa, yang pensiun berapa," pungkas Hadiyanto

http://bangka.tribunnews.com/2018/08/17/siap-siap-tahun-ini-kemenkeu-terima-4500-orang-pns-ini-rinciannya

Gaji PNS naik 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, kenaikan gaji pokok bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan sebesar 5 persen pada tahun depan adalah hal yang wajar.

Sebab, selama hampir 4 tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, para ASN tak pernah merasakan kenaikan gaji.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani menanggapi adanya anggapan bahwa kenaikan gaji ini bersifat politis karena bertepatan dengan Pilpres 2019, di mana Presiden Joko Widodo akan kembali maju sebagai petahana.

"Ya karena sudah empat tahun enggak ada kenaikan gaji dan ini adalah gaji pokok, menurut saya sih wajar saja," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2018).


Untuk tunjangan, menurut Sri Mulyani, hal itu akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing ASN. Saat ditanya apakah kenaikan gaji ini tidak akan membebani anggaran negara, Sri Mulyani tak menjawab dengan tegas.

"APBN kan memang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara," ujar dia.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera sebelumnya mempertanyakan maksud pemerintah berencana menaikkan gaji ASN pada tahun depan. Ia menilai rencana pemerintah ini erat kaitannya dengan Presiden Joko Widodo yang akan kembali berkontestasi sebagai petahana di Pemilihan Presiden 2019.

"Ajuan naik 5 persen pada 2019 bisa dinilai sebagai usaha menaikkan insentif elektoral bagi petahana," kata Mardani kepada Kompas.com, Kamis (16/8/2018).

Mardani pun berharap masyarakat dan para ASN yang merasakan dampak kenaikan gaji itu tidak terpengaruh dengan manuver yang dilakukan oleh petahana. Ia meyakini mereka tetap akan memilih pasangan calon presiden dan wapres pada 2019 secara objektif.
 
"Saya yakin masyarakat dan ASN akan cerdas untuk menilai bahwa tidak ada kaitan antara pilihan masyarakat dengan kenaikan gaji ini," kata dia

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/17/14482521/kenaikan-gaji-pns-disebut-politis-ini-kata-sri-mulyani

Lowongan PNS BKN

Tepat sehari sebelum peringatan Kemerdekaan RI yang ke-73, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan mengenai lowongan kerja yang dibuka oleh Biro Umum Badan Kepegawaian Negara.
Lowongan yang dibuka pada bulan Agustus 2018 tersebut diperuntukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), terutama yang berdomisili di Jakarta.
Dalam cuitannya di Twitter, BKN mengumumkan bahwa Biro Umum Badan Kepegawaian Negara membuka lowongan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
BKN juga memberikan dua buah link yang dapat diunduh oleh calon pelamar untuk melihat beberapa persyaratan dan posisi yang dibuka.

"Biro Umum Badan Kepegawaian Negara membuka lowongan kerja untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, selengkapnya silahkan kunjungi link dibawah ini,"unggah BKN dalam aku Twitter resminya.
Sementara menurut pantauan Tribunjogja.com beberapa posisi yang dibuka dalam lowongan tersebut meliputi Tenaga Komputer (IT) dan Tenaga Administrasi dan Helpdesk.
Dirangkum Tribunjogja.com melalui BKN, berikut peryaratan umum lowongan yang dibuka Biro Umum Badan Kepegawaian Negara :

1. Warga Negara Indonesia
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia (KTP)r diutamakan berdomisili di Jakarta
3. Sehat Jasmani dan Rohani
4. Berusia Minimal 22 Tahun dan Maksimal 27 tahun pada tanggal 1 September 2018
5. Mampu mengoperasikan aplikasî komputer
6. Komunikatif dan mampu bekerja secara mandiri dan tim
7. Siap dan bersedia ditempatkan sesuai penugasan
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terierang atau sejenisnya
9. Tidak pernah tersangkut perbuatan tindak pidana/melanggar hukum
10. Mengikuti seîuruh tahapan seleksi
Sementara persyaratan khusus untuk dua posisi yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut :
a. Tenaga Komputer (IT)
Pendidikan Minimal D3 Jurusan Teknologi Informasi
Memiliki IPK minimal 2.75 (skala 4)
Memiliki kemampuan berbahasa inggris minimal pasif
Kepribadian menarik
Memahami UU ITE dan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
b. Tenaga Administrasi dan Helpdesk
Wanita
Pendidikan D3 Sekretaris/S1 Bahasa Inggris/ SI Hukum
Memiliki IPK minimal 2.75 (skala 4)
Memiliki kemampuan berbahasa inggris minimal pasif
Kepribadian menarik
Mampu mengoperasikan aplikasi komputer
Memahami UU ITE dan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sumber
www.tribunnews.com

PNS tak Bisa Lagi Mampir 'Ngopi' Setelah Apel Pagi

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang doyan mampir ke warung untuk ngopi setelah apel pagi, dipastikan tidak bakal lagi bisa melakukannya. Kalaupun nekat, bisa dipastikan bakal ada sanksi yang mesti diterima.

Ini disebebkan karena ada peraturan baru yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Rencana PHK 1 Juta PNS Benar Adanya

Beberapa waktu terakhir, muncul pemberitaan bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wacana tersebut muncul dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Ketika dimintai penjelasannya oleh wartawan di Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016), Yuddy mengakui, pemberitaan itu tidak sepenuhnya benar. Namun juga tidak sepenuhnya salah.

Selama Ramadhan Jam Kerja PNS Pemkot Bandung Tetap

Berbeda dengan pegawai negeri sipil di daerah lain, jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tetap normal selama Ramadan. Jam kerja para PNS tidak dikurangi, tetap beraktivitas pukul 8.00-16.30.

‎Keputusan itu, menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, telah disosialisasikan dalam rapat pimpinan di Balai Kota Bandung, Senin 6 Juni 2016.

"Ramadan itu bulan kemenangan, bulan produktivitas. Proklamasi terjadi pada bulan Ramadan, Islam menang lawan Quraisy bulan Ramadan, Islam menginvasi Eropa bulan Ramadan, Mekah ditaklukkan bulan Ramadan. Semangat itu yang saya sampaikan," ujar Emil, seusai rapat pimpinan.

Rasionalisasi PNS Bukan Pemecatan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pegawai negeri sipil tak perlu khawatir dengan adanya rencana rasionalisasi oleh Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jusuf Kalla mengatakan, pengurangan jumlah PNS bukan berarti pemecatan pada abdi negara.

"Jadi kami tak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja), hanya pensiun alamiah saja," kata JK di Istana Wakil Presiden pekan lalu.

Pengurangan besar-besaran PNS terjadi menurutnya lebih karena pemerintah memutuskan untuk memoratorium penerimaan PNS. Penundaan penerimaan PNS selama lima tahun itu yang mengakibatkan Indonesia kehilangan banyak PNS karena pensiun. Sementara tidak ada PNS baru yang direkrut.

Jam Kerja PNS Berubah Selama Ramadhan

Selama bulan suci Ramadhan, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indramayu mengalami perubahan jam kerja. Para PNS pun diminta untuk tetap meningkatkan kinerjanya meski sedang berpuasa.

Perubahan jam kerja PNS tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 065/803/Org tentang Ketentuan Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Kerja Pegawai pada Bulan Ramadhan. Dalam aturan itu, jumlah jam kerja PNS selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu. Jam kerja pun dimulai pukul 08.00 WIB, atau mundur 30 menit dari sebelumnya pukul 07.30 WIB.

PNS akan terus dikurangi

Pemerintah berencana untuk mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan target total 1 juta pegawai dalam kurun waktu tiga tahun. Program rasionalisasi ini akan dimulai bertahap mulai 2017.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB‎ Herman Suryatman‎ menjelaskan, pengurangan ini akan disesuaikan dengan jumlah pengurangan anggaran belanja pegawai di masing-masing daerah.

"Pelaksanaan rasionalisasi PNS direncanakan dimulai pada 2017. Diperkirakan ada sekitar 300 ribu PNS yang masuk dalam program ini," kata Herman salam pesannya yang diterima Liputan6.com, Senin (6/6/2016).

Lowongan PNS 2016

Akhirnya Pendaftaran CPNS 2016 Resmi Dibuka dan Ini Jadwalnya.
Jadwal Pendaftaran CPNS 2016.
1. Kota D.I. Yogyakarta 03-17 Sept 2016.
2. Prov Aceh 15-29 Sept 2016.
3. Kab. Sidoharjo 01'15 Sept 2016.
4. Kab. Bekasi 06-20 Okt 2016.
5. Kab. Muara Enim 08-22 Sept 2016.
6. Kab. Musi Rawas 27 Agt -10 Sept 2016.
7. Kab. Muratara 08-22 Sept 2016.
8. Kab. Ogan Ilir 08-22 Sept 2016.
9. Kab. OKI 08-22 Sept 2016.
10. Kab. OKU 05-19 Sept 2016.
11. Kab. OKU Selatan 03-17 Sept 2016.
12. Kab. PALI 08-22 Sept 2016.
13. Kota Bekasi 26 Sept-10 Okt 2016.
14. Kota Bogor 15-29 Sept 2016.
15. Kota Lubuk Linggau 03-17 Sept 2016.
16. Kota Pagar Alam 08-22 Sept 2016.
17. Kota Surabaya 29 Agt-12 Sept 2016.
18. Ibukota Jakarta 04-18 Sept 2016.
19. Jawa Barat 11-24 Sept 2016.
20. Jawa Timur 29 Agt-15 Sept 2016.
21. Jawa Tengah 10-24 Sept 2016.
Jadwal Pendaftaran Formasi Khusus CPNS 2016.
Lulusan Cum Laude 25 Sept-09 Okt 2016.
1. Atlit Berprestasi dan Pelatih Berprestasi 02-16 Okt 2016.
2. Unit Percepatan Pembangunan Papua 24-19 Okt 2016.
3. Disabilitas 03-16 Nov 2016.
4. SM-3T 09-23 Des 2016.
Rata-rata selisih jadwa setiap Formasi CPNS dari masing-masing daerah adalah 10 hari kerja jadi jangan sampai anda ketinggalan.
Utk teman2 yg punya adik, saudara, teman dan sahabat sekedar informasi utk mencari pekerjaan agar di persiapan sejak dini.
Semoga bermanfaat.

PNS kota Bogor terancam rasionalisasi

Ratusan abdi negara Kota Bogor sedang dilanda kecemasan. Muaranya tiada lain terkait kebijakan rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang digawangi Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Yuddy Chrisnandi.

Yudi memang tidak melakukan rasinalisasi secara sporadis. Politisi partai Hanura ini hanya mengincar sebagian PNS dari Honorer Kategori Satu (K1) dan Honorer Kategori Dua (K2).

Dari data yang dihimpun, dari 8.944 PNS yang bekerja di Pemkot Bogor, 624 diantaranya merupakan honorer K2 dan 180 orang lainnya honorer K1.

Subbid Informasi dan Data, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Bogor, Tosan Wira mengatakan, jika benar rencana rasionalisasi bergulir, maka sistem kerja di Pemkot bakal merasakan dampaknya secara langsung.

“Biasanya pemkot mengangkat pegawai K2 dan K1 karena kebutuhan kerja,” kata Tosan.

Tosan menyontohkan, hingga kini Kota Bogor masih kekurangan tenaga pengajar. Dalam kondisi seperti ini, pihak sekolah tentu saja tidak mungkin menunggu pemenuhan tenaga pengajar itu hingga diadakannya seleksi CPNS. Dari situlah, kepala sekolah mengeluarkan SK untuk mengangkat honorer K2 dan K1.

“Hampir semua dinas memiliki pegawai K2 dan K1, sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki setiap dinas,” kata Tosan.

Keluyuran, Dua PNS Bogor Kena Razia

Petugas gabungan  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjaring sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang tengah berkeliaran dan belanja saat jam kerja di pusat perbelanjaan di Kota Bogor.

Hasilnya sebanyak dua PNS terjaring di dua pusat perbelanjaan yang berbeda. Razia  dilakukan pukul 11:00 serentak di lima pusat perbelanjaan Kota Bogor, yaitu  Mal BTM, Botani Square, PGB, Yogya Junction dan Ekalokasari.

Kehadiran pns 99 persen selama bulan puasa 2015

Kehadiran 99 persen menjadi kebamggaan yang fenomenal. Dengan cara Selama Puasa, PNS di Purwakarta Wajib Apel dua kali maka kehadiran langsung meningkat ke angka 99 persen. Itulah pns bekerja dan.hadir karena ada apel dan terutama sidak ya.

VIVA.co.id - Hampir sepekan menjalankan ibadah puasa, ada perbedaan yang menyolok di lingkungan Pemeritah Kabupaten Purwakarta. Perbedaan itu, terlihat setiap pagi pukul 06.30 WIB dan pukul 13.30 WIB. Di setiap jam tersebut, ribuan pegawai pemerintahan itu wajib menjalani apel.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, selama bulan puasa dibuat aturan baru bagi seluruh pegawai. Saat masuk kantor dan hendak pulang kantor.

"Apel ini, tujuannya untuk mengecek apakah para pegawai ini datang dan pulang tepat waktu atau tidak," ujar Dedi, Selasa 23 Juni 2015.

Padahal, Dedi melanjutkan, khusus untuk apel ini tidak pernah ada di bulan-bulan lainnya. Jangankan apel, upacara bendera setiap Senin juga dihapuskan. Tetapi, khusus di bulan puasa apel pagi dan siang harus dilaksanakan oleh pegawai.

Hasilnya, cukup memuaskan. Tingkat kehadiran PNS selama puasa mencapai 99 persen dari 12 ribu pegawai yang ada. Seluruh pegawai juga tepat masuk dan pulang kantor.

20 milyar untuk tunjangan pns malang

Berita tentang tunjangan  uang makan sebesar 20 milyar untuk  para pns di malang. Berikut beritanya dari www.REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Tunjangan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Malang tahun ini mencapai Rp 20 miliar yang akan diajukan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2015.

Usulan pengajuan tambahan tunjangan uang makan bagi PNS Pemkot Malang tersebut disampaikan Wali Kota Malang, Moch Anton dalam sidang paripurna jawaban atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota di DPRD setempat, Senin (22/6).

"Kami akan menambah tunjangan uang makan PNS dengan harapan kinerja mereka dalam melayani masyarakat semakin membaik, apalagi harga kebutuhan pokok saat ini juga mulai melambung dan kondisi perekonomian yang kurang bagus. Kondisi ini yang menjadi pertimbangan kami untuk menambah tunjangan uang makan PNS," ujar Anton.

Bahkan, lanjutnya, belum lama ini ada PNS di lingkungan Pemkot Malang yang terlibat penjualan daging celeng (babi hutan) di Pasar Kedungkandang. Ini menunjukkan masih lemahnya tingkat kesejahteraan PNS, akibatnya dunia pemerintahan Kota Malang ikut tercoreng.

Politikus PKB itu mengemukakan anggaran yang diajukan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2015 tersebut sebesar Rp 20 miliar, dengan asumsi jumlah PNS sebanyak 10 ribu orang dan setiap PNS mendapatkan uang makan sebesar Rp 20 ribu per hari.

Menanggapi usulan Wali Kota Malang terkait penambahan uang makan bagi PNS dalam PAK tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rahayu Sugiarti menyatakan persetujuannya. Sebab, tambahan uang makan pada abdi negara tersebut akan menambah kualitas kinerja PNS, khususnya yang bersentuhan langsung dengan layanan publik dan masyarakat luas.

"Kita menyambut baik kalau ada dana tambahan untuk uang makan buat PNS. Uang makan akan menambah semangat PNS, sehingga bisa ditunjukkan dengan kinerja yang lebih bagus dan secara bertahap, akhirnya tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait layanan publik," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang juga meningkat, sehingga dana untuk uang makan PNS sangat memungkinkan ditambah. "Saya kira tidak masalah kalau uang makan PNS ditambah karena keuangan daerah masih memungkinkan," katanya.

Sebelumnya Pemkot Malang juga memberikan tunjangan penghasilan (tunpeng) yang besarannya bervariasi, sesuai kinerja masing-masing PNS.

Program Wali Kota Bima Arya Tak Digubris PNS Bogor

Program ini itu.. itu aja deh, coba keluar dari kantor balaikota, lanjut ke taman topi, paling 100 meter dari balaikota, sudab ketemu langsung tuh kemacetannya. Tidam perlu jauh jauh dulu kemana mana, bereskan dulu macet di depan taman topi, angkot ngetem, orang nyebrang, motor muter balik, sudah tahunan tuh, pastj tahu lah, cuman sekarang ada tidak kemauan dan kemampuan untuk mencari solusi dan menerapkan solusinya? Katanya mau fokus bereskan kamacetan di bogor sajah... sok atuh mana?

Ini.berita dari www.wartakota.com tentang program tanpa pakai mobil di bogor untuk pns. Program sehari tanpa kendaraan pribadi setiap Senin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Pemerintah Kota  Bogor yang digulirkan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, tidak efektif.

Pantauan Wartakota, Senin (22/6/2015), komplek Balai Kota Bogor, Jalan Juanda, Kota Bogor kembali dipenuhi kendaraan, baik pribadi maupun dinas. Mobil berbagai jenis itu berplat hitam itu adalah milik PNS dan warga.

Mobil tersebut diparkir mulai dari pintu masuk Balaikota hingga ke belakang gedung Balaikota dan disisi kiri lapangan Balaikota. Tempat parkir yang kosong hanya di lokasi parkir yang khusus bagi mobil dinas Bima Arya jenis Fortuner putih.

Lokasi parkir itu terletak di depan Masjid At-Taqwa, Balaikota Bogor. Selain mobil, puluhan motor pribadi juga memenuhi lokasi parkir di bawah Masjid At-Taqwa termasuk di depan kantor Diskominfo Kota Bogor.

Sejumlah warga mempertanyakan keseriusan Wali Kota dengan program sehari tanpa kendaraan pribadi ini."Awalnya aja bener, kesininya mana? Lihat saja, PNS bawa mobil lagi ke kantor. Apa karena lagi bulan puasa? Jadi ada toleransi, pintu gerbang juga dibuka, padahal biasanya ditutup,"kata Ame (32) salah satu karyawan swasta di Kota Bogor.

Seperti diketahui, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto melarang PNS Kota Bogor membawa kendaraan pribadi setiap Senin ke tempat kerja.

Bima mengatakan, program sehari tanpa kendaraan pribadi ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Kota Bogor.

Mendagri: Penangkapan di Musi Banyuasin Coret Muka PNS dan Pemda

Hati hati tuh bertransaksi, modus nya sudah ketahuan kpk, akhirnya kena tangkap tangan deh...

Berita dari www.KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya pejabat daerah Musi Banyuasin yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menyebut perbuatan dua pejabat daerah yang diduga menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mencoreng muka jajaran pegawai negeri sipil dan pemerintah daerah.

"Setidaknya mencoret muka jajaran PNS dan pemerintah daerah yang didalamnya ada oknum anggota DPRD. Secara keseluruhan banyak contoh kejadian OTT (operasi tangkap tangan) di berbagai daerah," kata Tjahjo melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (20/6/2015).

Dua pejabat daerah yang ditangkap KPK adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Musi Banyuasin Faisyar.

KPK juga menangkap dua anggota DPRD, yakni Bambang Karyanto (PDI-Perjuangan) dan Adam Munandar (Partai Gerakan Indonesia Raya). Mereka kini ditetapkan KPK sebagai tersangka. (baca: KPK Tahan Dua Anggota DPRD dan Pejabat Daerah Muba)

Keempatnya diduga terlibat transaksi suap berkaitan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Perubahan Musi Banyuasin 2015. (bac: KPK: Suap Musi Banyuasin Terkait Pembahasan RABPD Perubahan 2015)

Selanjutnya, Tjahjo menyerahkan masalah ini kepada proses hukum. Kendati demikian, Ia memastikan bahwa Gubernur Sumsel atau Bupati Banyuasin akan segera mencopot dua pejabat daerah yang kini berstatus tersangka KPK itu.

"Karena OTT, Gub Sumsel/Bupati harus segera memproses pemberhentian pejabat kabupaten tersebut yang terkena OTT," ujar Tjahjo. (baca: Tangkap Tangan di Muba, KPK Sita Rp 2,56 Miliar)

Terkait oknum anggota DPRD, Tjahjo yakin partai pengusung masing-masing anggota DPRD tersebut akan mengambil tindakan tegas.

Wali Kota Risma Melarang PNS Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Namanya juga otonomi daerah.. ya begini jadinya, kata menteri pan rb boleh pakai mobil dinas untuk mudik, tapi di lain berita ada juga kepala daerah yang melarang penggunaan mobil dinas.

Ini beritanya dari www.Metrotvnews.com, Surabaya: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melarang pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Pemerintah Kota Surabaya menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi yang mempersilakan PNS gunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

"Semua PNS Pemerintah Kota Surabaya dilarang menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik," kata Risma di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2015).

Larangan penggunaan mobil dinas ini, lanjut Risma, bukan berarti melawan keputusan Menpan-RB. Risma khawatir risiko yang akan terjadi apabila fasilitas negara itu digunakan untuk keperluan pribadi.

"Saya tidak ada maksud melawan pak Menpan. Tapi saya khawatir risikonya saja. Apalagi jika sampai ada banyak pertanyaan-pertanyaan kegunaan mobil dinas yang tidak sepatutnya dipakai nanti," katanya.

Guna menegaskan instruksinya itu, Risma akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang larangan penggunaan mobil dinas pada pemerintah daerah, SKPD menggunakan mobil dinas di hari libur nasional dan cuti Idul Fitri.

"Tidak seharusnya PNS itu memakai fasilitas negara untuk keperluan pribadi seperti mudik dan lainnya," pungkasnya.

Puasa Hari Pertama, 141 Pegawai Negeri di Bogor Mangkir Kerja

Ah ini tidak sadar juga ya pns ini. Sudah jadi rahasia umum toh kalau kinerja pns itu hanya dinilai dan diributkan pada kehadiran awal puasa, trus nanti awal masuk setelah hari raya idul fitri, dan pada beberapa apel tertentu seperti tujuh belasan dan sejenisnya. Kan tiap hari sudah enak tuh, masih juga mangkir pas awal puasa... ya namanya juga pns ya, alias pegawai negeri santai bro.

Ini adalah berita dari www.tempo.co terkait masih banyak nya pns yang menikmati libur di awal puasa...

Berdasarkan data yang masuk ke Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota Bogor, pada pertama puasa  Ramadan, Kamis 18 Juni 2015, ada 273 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak masuk kerja.

"Kalau hari pertama, lumayan, cukup banyak PNS yang tidak masuk dan membolos kerja. Ada 273 orang. Untuk hari kedua, data belum masuk, tapi sepertinya tidak akan jauh berbeda," kata Sekretaris BKPP Pemkot Bogor Ida Priatni saat ditemui di Balai Kota, Jumat, 19 Juni 2015.

Dari 273 PNS yang tidak masuk kerja itu, 141 tidak masuk kerja tanpa keterangan (mangkir), 47 orang sakit, dan 71 orang izin. "PNS yang sedang luar dinas sebanyak 61 orang, tugas belajar 10 orang, dan cuti 10 orang," ucap Ida.

Menurut Ida, PNS yang mangkir dari tugas akan dipanggil. "Kami akan kirimkan surat ke SKPD untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan, mulai teguran secara lisan dan tertulis hingga mungkin pembinaan jika memang kesalahannya cukup berat.

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menuturkan pihaknya meminta 47 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memberikan sanksi kepada PNS yang bolos kerja dan mangkir dari tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. "Saya minta kepada kepala SKPD untuk merekap jumlah kehadiran PNS di masing-masing dinasnya, sehingga dapat mengetahui apakah yang bersangkutan itu sering bolos atau tidak," ujarnya.

Menurut Usmar, pihaknya juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja ikut memantau aktivitas PNS di sejumlah pasar dan mal. "Saya minta melakukan razia PNS yang berkeliaran di pasar dan mal pada jam kerja."