PNS tak Bisa Lagi Mampir 'Ngopi' Setelah Apel Pagi
Ini disebebkan karena ada peraturan baru yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
PNS kota Bogor terancam rasionalisasi
Ratusan abdi negara Kota Bogor sedang dilanda kecemasan. Muaranya tiada lain terkait kebijakan rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang digawangi Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Yuddy Chrisnandi.
Yudi memang tidak melakukan rasinalisasi secara sporadis. Politisi partai Hanura ini hanya mengincar sebagian PNS dari Honorer Kategori Satu (K1) dan Honorer Kategori Dua (K2).
Dari data yang dihimpun, dari 8.944 PNS yang bekerja di Pemkot Bogor, 624 diantaranya merupakan honorer K2 dan 180 orang lainnya honorer K1.
Subbid Informasi dan Data, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Bogor, Tosan Wira mengatakan, jika benar rencana rasionalisasi bergulir, maka sistem kerja di Pemkot bakal merasakan dampaknya secara langsung.
“Biasanya pemkot mengangkat pegawai K2 dan K1 karena kebutuhan kerja,” kata Tosan.
Tosan menyontohkan, hingga kini Kota Bogor masih kekurangan tenaga pengajar. Dalam kondisi seperti ini, pihak sekolah tentu saja tidak mungkin menunggu pemenuhan tenaga pengajar itu hingga diadakannya seleksi CPNS. Dari situlah, kepala sekolah mengeluarkan SK untuk mengangkat honorer K2 dan K1.
“Hampir semua dinas memiliki pegawai K2 dan K1, sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki setiap dinas,” kata Tosan.
Program Wali Kota Bima Arya Tak Digubris PNS Bogor
Program ini itu.. itu aja deh, coba keluar dari kantor balaikota, lanjut ke taman topi, paling 100 meter dari balaikota, sudab ketemu langsung tuh kemacetannya. Tidam perlu jauh jauh dulu kemana mana, bereskan dulu macet di depan taman topi, angkot ngetem, orang nyebrang, motor muter balik, sudah tahunan tuh, pastj tahu lah, cuman sekarang ada tidak kemauan dan kemampuan untuk mencari solusi dan menerapkan solusinya? Katanya mau fokus bereskan kamacetan di bogor sajah... sok atuh mana?
Ini.berita dari www.wartakota.com tentang program tanpa pakai mobil di bogor untuk pns. Program sehari tanpa kendaraan pribadi setiap Senin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Bogor yang digulirkan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, tidak efektif.
Pantauan Wartakota, Senin (22/6/2015), komplek Balai Kota Bogor, Jalan Juanda, Kota Bogor kembali dipenuhi kendaraan, baik pribadi maupun dinas. Mobil berbagai jenis itu berplat hitam itu adalah milik PNS dan warga.
Mobil tersebut diparkir mulai dari pintu masuk Balaikota hingga ke belakang gedung Balaikota dan disisi kiri lapangan Balaikota. Tempat parkir yang kosong hanya di lokasi parkir yang khusus bagi mobil dinas Bima Arya jenis Fortuner putih.
Lokasi parkir itu terletak di depan Masjid At-Taqwa, Balaikota Bogor. Selain mobil, puluhan motor pribadi juga memenuhi lokasi parkir di bawah Masjid At-Taqwa termasuk di depan kantor Diskominfo Kota Bogor.
Sejumlah warga mempertanyakan keseriusan Wali Kota dengan program sehari tanpa kendaraan pribadi ini."Awalnya aja bener, kesininya mana? Lihat saja, PNS bawa mobil lagi ke kantor. Apa karena lagi bulan puasa? Jadi ada toleransi, pintu gerbang juga dibuka, padahal biasanya ditutup,"kata Ame (32) salah satu karyawan swasta di Kota Bogor.
Seperti diketahui, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto melarang PNS Kota Bogor membawa kendaraan pribadi setiap Senin ke tempat kerja.
Bima mengatakan, program sehari tanpa kendaraan pribadi ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Kota Bogor.
Wali Kota Risma Melarang PNS Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik
Namanya juga otonomi daerah.. ya begini jadinya, kata menteri pan rb boleh pakai mobil dinas untuk mudik, tapi di lain berita ada juga kepala daerah yang melarang penggunaan mobil dinas.
Ini beritanya dari www.Metrotvnews.com, Surabaya: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melarang pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Pemerintah Kota Surabaya menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi yang mempersilakan PNS gunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.
"Semua PNS Pemerintah Kota Surabaya dilarang menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik," kata Risma di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2015).
Larangan penggunaan mobil dinas ini, lanjut Risma, bukan berarti melawan keputusan Menpan-RB. Risma khawatir risiko yang akan terjadi apabila fasilitas negara itu digunakan untuk keperluan pribadi.
"Saya tidak ada maksud melawan pak Menpan. Tapi saya khawatir risikonya saja. Apalagi jika sampai ada banyak pertanyaan-pertanyaan kegunaan mobil dinas yang tidak sepatutnya dipakai nanti," katanya.
Guna menegaskan instruksinya itu, Risma akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang larangan penggunaan mobil dinas pada pemerintah daerah, SKPD menggunakan mobil dinas di hari libur nasional dan cuti Idul Fitri.
"Tidak seharusnya PNS itu memakai fasilitas negara untuk keperluan pribadi seperti mudik dan lainnya," pungkasnya.
Informasi Lowongan PNS
September – 17 September CPNS
Kota D.I. Yogyakarta
2. Jadwal Pendaftaran 15
September – 29 September CPNS
Provinsi Aceh
PNS boleh poligami loh...
Selain gaji ke 13, PNS dapat rapelan kenaikan gaji juga
Pemerintah akan mempercepat proses penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) kenaikan gaji 6% untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri. Ditargetkan bulan ini selesai, dan awal Juli bisa segera dicairkan beserta sisa pembayaran gaji sejak Januari 2015.
"PP kenaikan gaji diharapkan selesai dalam bulan Juni. Seperti gaji ke 13, direncanakan diterima sebelum lebaran," ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowiryono, dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Selasa (2/6/2015).
Proses penyelesaian PP tengah dilakukan oleh Kemenkeu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selanjutkan akan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk teknis pelaksanaan.
Besaran rapel yang diterima adalah selisih antara gaji pokok yang baru ditetapkan dengan gaji sebelumnya. Ini akan dihitung sejak Januari-Juni 2015.
"Sementara rapel, akan dibayarkan setelah gaji pokok baru ditetapkan, yang besarnya selisih antara besarnya gaji lama dan gaji baru yang diterima," jelasnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, ditetapkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota TNI/Polri rata-rata 6%. Kemudian, uang pensiun pokok PNS serta anggota TNI/Polri juga naik rata-rata 4%.
Selain itu, ada juga kenaikan uang makan PNS dan uang lauk pauk Anggota TNI/Polri Rp 5.000 per hari. Jadi masing-masing uang tersebut menjadi Rp 30 ribu/hari dan 50 ribu/hari.