Ratusan abdi negara Kota Bogor sedang dilanda kecemasan. Muaranya tiada lain terkait kebijakan rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang digawangi Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Yuddy Chrisnandi.
Yudi memang tidak melakukan rasinalisasi secara sporadis. Politisi partai Hanura ini hanya mengincar sebagian PNS dari Honorer Kategori Satu (K1) dan Honorer Kategori Dua (K2).
Dari data yang dihimpun, dari 8.944 PNS yang bekerja di Pemkot Bogor, 624 diantaranya merupakan honorer K2 dan 180 orang lainnya honorer K1.
Subbid Informasi dan Data, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Bogor, Tosan Wira mengatakan, jika benar rencana rasionalisasi bergulir, maka sistem kerja di Pemkot bakal merasakan dampaknya secara langsung.
“Biasanya pemkot mengangkat pegawai K2 dan K1 karena kebutuhan kerja,” kata Tosan.
Tosan menyontohkan, hingga kini Kota Bogor masih kekurangan tenaga pengajar. Dalam kondisi seperti ini, pihak sekolah tentu saja tidak mungkin menunggu pemenuhan tenaga pengajar itu hingga diadakannya seleksi CPNS. Dari situlah, kepala sekolah mengeluarkan SK untuk mengangkat honorer K2 dan K1.
“Hampir semua dinas memiliki pegawai K2 dan K1, sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki setiap dinas,” kata Tosan.
