PNS KOTA BOGOR

Lowongan CPNS Pemkot Bogor

2010-11-14T20:36:00.000-08:00

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Bogor

Bekerja dimanapun tentunya ada enak dan susahnya, begitu pula menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, ada luka dan liku nya menjadi seorang PNS apalagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, terlepas dari itu tentunya di masa susah ini tidak ada dalahnya mencoba apapun peluang lowongan pekerjaan yang ada.

Berita terbaru bagi warga negara Indonesia yang memiliki komitmen untuk memajukan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk mengisi lowongan CPNS di Pemkot Bogor yang pendaftarannya dimulai dari tanggal 12 sd 19 Nopember 2010 ini, ayo buruan daftar, berikut adalah informasinya dari www.kotabogor.go.id

Secara resmi Pemerintah Kota Bogor mengumumkan formasi CPNS tahun 2010. Untuk tahun ini dibutuhkan 195 orang untuk mengisi formasi CPNS, dengan rincian jumlah tenaga pendidik sebanyak 86 orang, tenaga kesehatan sebanyak 59 orang dan tenaga teknis sebanyak 50 orang.

Walikota Bogor Diani Budiarto mempersilahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri. Test akan digelar tanpa dipungut biaya, alias gratis. “Silahkan mendaftarkan diri sesuai dengan jurusan yang diminta,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Diani pun meminta agar masyarakat tidak percaya dengan pihak yang menjanjikan bisa meluluskan. Ia meminta agar masyarakat tidak percaya dengan iming-iming siapapun. “Kalau ada yang ngomong bisa meluluskan, yang ngomong pasti nipu. Jadi jangan tertipu,” pastinya.

P E N G U M U M A N

NOMOR : 810/ 2427 – BKPP

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

FORMASI TAHUN 2010

I.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2692/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Tahun 2010 dan Keputusan Walikota Bogor Nomor 810.45 –138 Tahun 2010 tanggal 01 Nopember 2010 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari Pelamar Umum di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010. Dalam rangka pengisian Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2010, Pemerintah Kota Bogor membuka kesempatan kepada masyarakat dengan latar belakang pendidikan tertentu untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ( CPNSD ) Formasi Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Adapun Formasi yang ditetapkan berjumlah 195 Orang dengan Perincian sebagai berikut :

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOWONGAN FORMASI	KODE LAMARAN
1	2	3	5	6
I	TENAGA PENDIDIK
	GURU KELAS SDN
1	Guru Kelas	S.1 PGSD	5	101
1	Guru Kelas	D.2 PGSD	55	102
2	Agama Islam	S.1 Pend. Agama Islam atau S.1 Agama Islam dan Akta IV atau Sertifikat Profesi	5	103
3	Penjaskes	S.1 Penjaskes atau S.1 Olah Raga dan Akta IV atau Sertifikat Profesi	4	104
	GURU SMPN
1	Agama Islam	S1 Pend. Agama Islam atau S1 Agama Islam dan Akta IV atau Sertifikat Profesi	2	205
2	Bahasa Sunda	S1 Pend. Bhs. Sunda atau S.1 Bhs.Sunda dan Akta IV atau Sertifikat Profesi	3	206
	GURU SMAN
1	Bahasa Sunda	S1 Pend. Bhs. Sunda atau S.1 Bhs.Sunda dan Akta IV atau Sertifikat Profesi	2	307
2	Geografi	S.1 Pend. Geografi atau S.1 Geografi dan Akta IV atau Sertifikat Profesi	2	308
	GURU SMKN
1	Bahasa Jepang	S.1 Pend.Bhs. Jepang atau S.1 Bhs. Jepang dan Akta IV atau Sertifikat Profesi	2	409
2	Komputer	S.1 Pend. Teknik Informatika atau S.1 Teknik Informatika dan Akta IV atau Sertifikat Profesi	2	410
3	Bahasa Sunda	S1 Pend. Bhs. Sunda atau S.1 Bhs.Sunda dan Akta IV atau Sertifikat Profesi	2	411
4	Teknik Otomotif	S.1 Pend. Teknik Otomotif atau S.1 Teknik Otomotif dan Akta IV atau Sertifikat Profesi	2	412
	Jumlah Tenaga Pendidik		86
II	TENAGA KESEHATAN
1	Dokter Umum	Dokter Umum	11	513
2	Dokter Gigi	Dokter Gigi	2	514
3	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan PKIP)	3	515
4	Bidan	D3 Kebidanan	13	516
5	Perawat	D3 Keperawatan	6	517
6	Perawat Gigi	D3 Perawat Gigi	4	518
7	Pranata Laboratorium Kesehatan	D3 Analis Kesehatan	2	519
8	Sanitarian	D3 Kesehatan Lingkungan	6	520
9	Nutrisionis	D3 Gizi Masyarakat	5	521
10	Asisten Apoteker	D3 Farmasi	4	522
11	Perekam Medis	D3 Perekam Medik	3	523
	Jumlah Tenaga Kesehatan		59


III	TENAGA TEKNIS
1	Analis Kelembagaan	S1 Administrasi Negara	1	624
2	Penyusun Program dan Evaluasi	S1 Administrasi Negara	1	625
2	Penyusun Program dan Evaluasi	S1 Ekonomi Manajemen	2	626
3	Penata Laporan Keuangan	S1 Ekonomi Akuntansi	2	627
4	Pranata Komputer	S1 Teknik Informatika	3	628
5	Penterjemah	S1 Sastra Inggris	2	629
6	Analis Hukum	S1 Sarjana Hukum	8	630
7	Surveyor Pemetaan	S1Geodesi	1	631
7	Surveyor Pemetaan	S1 Geologi	1	632
8	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	S1 Manajemen Agribisnis	1	633
9	Perekayasa Transportasi Darat	S1 Manajemen Trasnportasi	1	634
10	Pustakawan	D3 Perpustakaan	4	635
11	Verifikator Keuangan	D3 Ekonomi Akuntansi	7	636
12	Pengolah Data Kepegawaian	D3 Administrasi Kepegawaian	2	637
13	Pengendali Dampak Lingkungan	D3 Teknik Manajemen Lingkungan	1	638
14	Pranata Humas	D3 Ilmu Komunikasi	2	639
15	Pranata Komputer	D3 Teknik Informatika	7	640
16	Penyuluh Perindag	D3 Manajemen Pemasaran	1	641
17	Penyusun Bahan Promosi dan Publikasi Pariwisata	D3 Manajemen Pemasaran	1	642
18	Arsiparis	D3 Kearsipan	2	643
	Jumlah Tenaga Teknis		50
	JUMLAH SELURUHNYA		195

Bagi masyarakat yang berminat menjadi CPNSD Pemerintah Kota Bogor agar menyampaikan surat lamaran dengan ketentuan sebagai berikut :

II. Persyaratan Umum Pelamar

1. Warga Negara Indonesia ( WNI);

2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun per 01 Januari 2011.

Bagi yang berusia lebih dari 35 ( tiga puluh lima ) Tahun sampai 40 ( empat puluh ) tahun per -1 Januari 2011 diberikan kesempatan kepada Tenaga Pendidik ( Guru ) yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 13 tahun 08 bulan per Desember 2010 secara terus menerus pada lembaga pendidikan negeri atau swasta yang ber Badan Hukum di wilayah Pemerintah Kota Bogor;

5. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil / Anggota Tentara Nasional Indonesia / Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri / Pegawai Negeri;

8. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan serta memiliki latar belakang pendidikan dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi atau ijin operasional / penyelenggaraan dari DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS sesuai dengan formasi yang ada;

9. Berkelakuan baik;

10. Sehat jasmani dan rohani;

11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kota Bogor;

12. Bersedia melepaskan jabatan pengurus dan atau anggota partai politik jika dinyatakan lulus sebagai CPNS.

III. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran CPNSD Tahun 2010 Kota Bogor dibuka dari tanggal 12 s/d 19 Nopember 2010 ( cap pos ), pelamar yang mendaftar sebelum tanggal 12 Nopember 2010 dan sesudah 19 Nopember 2010 ( cap pos ) dinyatakan gugur;

2. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas folio bergaris dan ditandatangani tanpa Materai yang ditujukan. kepada WALIKOTA BOGOR melalui P.O BOX 16000 BOGOR di BOGOR;

3. Persyaratan Khusus Pelamar :

a. Foto Copy Ijazah dan Transkrif Nilai beserta Akta IV ( bagi tenaga pendidik) yang sah yang dikeluarkan dari Sekolah/Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau telah mendapat ijin operasional /penyelenggaraan dari DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS, serta dilegalisir/disahkan pejabat yang berwenang;

b. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 ( empat ) lembar, ( Tulis nama dan tanggal lahir dibelakang pas photo );

c. Foto Copy KTP yang masih berlaku;

d. Surat berbadan sehat dari dokter pemerintah terbaru ( Asli );

e. Kartu Tanda Pencari kerja dari Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Foto Copy dilegalisir );

f. Khusus bagi pelamar tenaga pendidik berusia 35 sampai 40 tahun ( per 01 Januari 2011 ) harus melampirkan bukti Surat Keputusan Pengangkatan pertama sampai terakhir secara terus menerus tidak terputus yang dilegalisir oleh pimpinan unit kerjanya;

g. Tulis Kode Lamaran yang dilamar pada sampul lamaran dan map di pojok kanan atas.

4. Lamaran beserta semua berkas persyaratan disusun sesuai daftar diatas, dimasukan kedalam map berwarna Merah untuk Tenaga Kesehatan, Kuning untuk Tenaga Pendidik dan Biru untuk Tenaga Teknis. Seluruh berkas lamaran beserta map dimasukan ke dalam sampul lamaran berwarna coklat dikirim melalui jasa pos dengan menggunakan layanan perlakuan khusus CPNSD disertai amplop surat balasan ( bertuliskan alamat rumah lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi ) untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pos terdekat ;

5. Apabila salah satu poin persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka peserta dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi dan apabila salah satu dokumen/pernyataan diatas tidak benar ( palsu ) yang bersangkutan digugurkan dari seleksi maupun dari pengangkatan sebagai CPNS.

IV. Pelaksanaan Testing

a. Tahap Pertama ( Seleksi Administrasi )

Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tahap Pertama ( Seleksi Administrasi ) akan menerima surat pemanggilan dan Nomor Peserta test tertulis / akademis. Untuk peseta test yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi akan diberikan surat balasan atau pemberitahuan.

b. Tahap Kedua ( Seleksi Akademik )

Tes tertulis / akademik dilaksanakan tanggal 05 Desember 2010, tempat akan ditentukan panitia kemudian.

c. Materi tes :

Test Kemampuan Dasar ( TKD ), terdiri dari :

- Test Pengetahuan Umum ( TPU )

- Test Bakat Skolastik ( TBS )

- Test Skala Kematangan ( TSK )

V. Ketentuan Lain :

1. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus ujian penerimaan CPNS, diharuskan melakukan pemberkasan sebelum diusulkan menjadi CPNS ( ditetapkan NIPnya ) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

2. Pendaftaran tanpa dipungut biaya apapun.

3. Berkas lamaran yang telah masuk ke panitia tidak dapat diambil kembali.

4. Pemanggilan pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan dilakukan melalui kantor pos.

5. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis akan diatur kemudian oleh panitia.

6. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 11 Nopember 2010

WALIKOTA BOGOR

sumber: www.heldi.net

Data PNS Kota Bogor

2010-01-26T21:42:00.001-08:00

Berikut adalah kompilasi data profil kota bogor dari berbagai sumber yang dikumpulkan, seperti, BPS Bogor, Bappeda Kota Bogor, serta Instansi lainnya di kota bogor, ini baru draft saja jadi jangan dipakai sebagai dasar data untuk kota bogor.

Profil Daerah Kota Bogor

	GEOGRAFI
	Luas wilayah
		Daratan *		118,50	km2
	Topografi
		Luas lahan berdasarkan kelas lereng
			Datar (0-2 derajat)	1.763,94	ha
			Bergelombang (2-15 derajat)	8.091,27	ha
			Curam (15-40 derajat)	1.875,13	ha
			Sangat curam (>40 derajat)	119,74	ha
		Ketinggian di atas permukaan laut		190-330	m


		Hutan suaka alam dan wisata		150,00	ha
		Sawah lainnya*		2.112,71	ha
		Ladang (tegalan)		421,10	ha
		Perkebunan		564,47	ha
		Pemukiman		3.135,79	ha
		Usaha lain		290,50	ha
		Belum/tidak diusahakan		7.438,14	ha
	Danau/telaga alam			16,38	ha
	Waduk (Buatan)			28,00	ha
	Luas Penggunaan lahan bukan sawah
		Kolam/empang/tambak*		0	ha
		Danau/telaga alam*		16,38	ha
		Ladang/tegalan/kebun/padang rumput*		421,10	ha
		Perkebunan*		564,47	ha
		Perumahan dan permukiman*		3.135,79	ha
		Industri*		362,60	ha
		Bangunan lainnya/perkantoran*		85,28	ha
		Lainnya*		18,97	ha
	Keadaan iklim (rata-rata)
	Suhu
		Suhu terendah		21,80	C
		Suhu tertinggi		30,40	C
	Kelembaban udara
		Kelembaban udara terendah		72,00	%
		Kelembaban udara tertinggi		96,00	%
	Curah hujan
		Curah hujan terendah		3.700,00	mm/th
		Curah hujan tertinggi		5.500,00	mm/th
	Kecepatan angin
		Kecepatan angin terendah		2,00	knot
	PEMERINTAHAN (ADM PEMERINTAHAN; APARATUR NEG; ADM KEPEG.)
	Administrasi pemerintahan
		Jumlah Kecamatan		6	Kec.
		Jumlah Kelurahan		68	Kel.
		Jumlah Desa		0	Desa

	Aparatur negara
		Jumlah PNS*		9.011	orang
			Golongan I	472	orang
			Golongan II	2.463	orang
			Golongan III	3.430	orang
			Golongan IV	2.646	orang
		Jumlah pejabat struktural		725	orang
			Eselon I	0	orang
			Eselon II	19	orang
			Eselon III	84	orang
			Eselon IV	622	orang
		Jumlah pejabat fungsional		5.094	orang
		Jumlah pensiunan PNS		259	orang
			Eselon I	0	orang
			Eselon II	7	orang
			Eselon III	6	orang
			Eselon IV	29	orang
	Jumlah pejabat Kelurahan/Desa berdasarkan tk. pendidikan*
	Jumlah Kades/Lurah berdasarkan tingkat pendidikan :
		SMA dan sederajat*		15	orang
		Akademi (DI; DII dan DIII)*		2	orang
		Sarjana (S1)*		51	orang
	Jumlah Sekretaris Desa/Kelurahan berdasarkan tingkat pendidikan :
		SMA dan sederajat*		29	orang
		Akademi (DI; DII dan DIII)*		5	orang
		Sarjana (S1)*		34	orang
	Jumlah staf Desa/Kelurahan lainnya berdasarkan tingkat pendidikan :
		Tidak sekolah/blm tamat SD*		0	orang
		Tamat SD atau sederajat*		58	orang
		SLTP dan sederajat*		61	orang
		SMA dan sederajat*		490	orang
		Akademi (DI; DII dan DIII)*		14	orang
		Sarjana (S1)*		112	orang
	Organisasi daerah Berdasarkan :
		Jumlah asisten		3	lembaga
		Jumlah biro/kantor		4	lembaga
		Jumlah dinas		11	lembaga
		Jumlah badan		4	lembaga
		UPT		14	lembaga
	Perda dan Perijinan
		Jumlah Perda yang diterbitkan		12	unit
		Jumlah revisi yang dilakukan sejak terbitnya perda RTRW		1	unit
		Perijinan yang di keluarkan		0	unit
		Jumlah peraturan daerah untuk RTRW		1	unit
		Jumlah IMB yang dikeluarkan		2.543	unit
		Jumlah ijin prinsip yang dikeluarkan		41	unit
		Jumlah ijin usaha yang di keluarkan		990	unit
	Organisasi Pemerintah Daerah
		Inspektorat		1	Lembaga
		Jumlah Badan		4	Lembaga
		Jumlah Biro		0	Lembaga
		Jumlah Dinas		11	Lembaga
		Jumlah Kantor		4	Lembaga
		Jumlah Diklat		1	Lembaga
		Mawil Hansip		1	Lembaga
		Pembantu Gubernur		1	Lembaga
		Sekretariat		2	Lembaga
		Unit Pelaksana Teknis (UPT)		14	Lembaga
DEMOGRAFI
Jumlah penduduk keseluruhan				942.204	orang
	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
		Laki-laki		476.476	orang
		Wanita		465.728	orang
	Penduduk Menurut Agama
		Penduduk beragama Islam		729.083	orang
		Penduduk beragama Katholik		23.172	orang
		Penduduk beragama Kristen		33.798	orang
		Penduduk beragama Budha		10.080	orang
		Penduduk beragama Hindu		4.518	orang
		Penduduk beragama Lainnya		0,00	orang
	Usia
		0 – 14 tahun		267.526	orang
		15 -64 tahun		635.312	orang
		Diatas 65 tahun		33.046	orang
	Kepadatan penduduk :
		Rata-rata		7.951	org/km2
		Kawasan perkotaan		47.281	org/km2
		Kawasan perdesaan			org/km2
	Tingkat migrasi (masuk/keluar)
		Jumlah migrasi masuk		12.709	jiwa
		Jumlah migrasi keluar		3.391	jiwa
		Jumlah kelahiran*		563	jiwa
		Jumlah kematian*		272	jiwa
	Jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha
		Pertanian ( pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan )		1.394	orang
		Pertambangan dan penggalian		74	orang
		Industri pengolahan		15.572	orang
		Listrik; gas dan air		1.874	orang
		Bangunan		3.383	orang
		Perdagangan besar; eceran; rumah makan dan hotel		15.555	orang
		Angkutan; penggudangan dan komunikasi		1.505	orang
		Keuangan; asuransi; usaha sewa bangunan; tanah dan jasa perusahaan		6.126	orang
		Jasa kemasyarakatan ( sosial dan perseorangan )		6.468	orang
	Ketenagakerjaan
	Penduduk 15 tahun keatas
		angkatan kerja		13.243	orang
		Kesempatan Kerja		308.277
		Jumlah pengangguran*		12.903	orang
		Penganguran Setengah Terbuka
		TKI Di Luar Negeri		56	orang
		Pencari Kerja		8.019	orang
	Tingkat pendapatan dan tabungan
		Pendapatan per kapita		0	Rp
	Indeks harga konsumen			134,50
		Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (Indeks Daya Beli)		65,55	Rp ribu
		Tingkat Rataan Daya Beli (Rp ribu/kapita/tahun)*		646.240	Rp
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,16
		Angka melek huruf		98,70	%
		Rata-rata lama sekolah (penduduk)*		9,61	tahun
	Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan :
		Tidak tamat SD		64.334	orang
		Tamat SD		199.430	orang
		Tamat SLTP		125.574	orang
		Tamat SLTA		187.492	orang
		Diploma		7.965	orang
		Sarjana S1		793	orang
		Sarjana S2		0	orang
		Sarjana S3		0	orang
		Jumlah Keluarga (KK)*		194.357	KK
		Ukuran Rumah Tangga (Orang/KK)*		0	orang
		Petani dan Nelayan
		Jumlah Rumah Tangga Petani		803	orang
		Jumlah Rumah Tangga Nelayan		0	orang
		Transmigrasi Baru		80	KK

	KESEHATAN
	Sarana kesehatan
		Posyandu*		925	unit
		Polindes		0	unit
		Puskesmas
			Induk*	24	unit
			Pembantu*	27	unit
			Keliling	3	unit
			Poliklinik*	0	unit
		Rumah sakit umum daerah
			Tipe A	1	unit
			Tipe B	2	unit
			Tipe C	5	unit
			Tipe D	0	unit
			Klinik/praktek dokter*	373	unit
	Layanan air bersih
		Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan air bersih		75.416	RT
		Jumlah industri farmasi
		Gudang farmasi		1	buah
	Kesehatan masyarakat
		Jumlah orang sakit jiwa		0	orang
		Jumlah orang kurang gizi		1.820	orang
		Jumlah Balita Kurang Gizi*		0	orang
		Jumlah penderita narkoba		0	orang
		Jumlah anak balita (0-3 Tahun)		83.109	orang
		Rata-rata jumlah penduduk yang sakit		0	orang
	Sarana industri
		PBF (Pedagang Besar Farmasi)		21	buah
		Gudang farmasi		1	buah
		Pedagang kesehatan (Terminologinya)
		Pedagang besar farmasi		21	unit
		Pedagang besar narkotika		0	unit
		Apotik dan toko obat*		134	unit
	Tenaga kesehatan
		Dokter umum*		274	orang
		Dokter spesialis*		99	orang
		Dokter gigi*		122	orang
		Perawat		710	orang
		Bidan*		141	orang
		Ahli Penyehatan Lingkungan		28	orang
		Rasio Dokter/Penduduk		0,00053	orang
		Sarjana Farmasi		0	orang
		Ahli kesehatan masyarakat		46	orang
		Apoteker		63	orang
		Ahli gizi		32	orang
		Analis laboratorium		55	orang
		Ahli rontgen		37	orang

	PENDIDIKAN; KEBUDAYAAN NASIONAL PEMUDA & OLAH RAGA
	Pendidikan umum
	Jumlah sekolah
		Taman Kanak-Kanak (TK)*
			Negeri*	1	buah
			Swasta*	153	buah
		Sekolah Luar Biasa (SLB)*
			Negeri*	0	buah
			Swasta*	9	buah
		Sekolah Dasar (SD)*
			Negeri*	248	buah
			Swasta*	40	buah
		Sekolah Lj. Tkt. Prtm (SLTP)*
			Negeri*	19	buah
			Swasta*	96	buah
		Sekolah Lanj. Tingkat Atas (SLTA)*
			Negeri*	10	buah
			Swasta*	40	buah
		Perguruan Tinggi (PT)*
			Negeri*	5	buah
			Swasta*	10	buah
		Lembaga Pendidikan Ketrampilan*		0	buah
		Sekolah Menegah Kejuruan*		63	unit
	Jumlah siswa/mahasiswa
		Taman Kanak-Kanak (TK)
			Negeri	175	orang
			Swasta	7.019	orang
		Sekolah Luar Biasa (SLB)
			Negeri	0	orang
			Swasta	408	orang
		Sekolah Dasar (SD)
			Negeri	84.289	orang
			Swasta	13.505	orang
		Sekolah Lj. Tkt. Prtm (SLTP)
			Negeri	18.867	orang
			Swasta	24.286	orang
		Sekolah Menengah Umum (SMU)
			Negeri	9.450	orang
			Swasta	12.899	orang
		Sekolah Men. Kejuruan (SMK)
			Negeri	3.334	orang
			Swasta	25.041	orang
		Perguruan Tinggi (PT)
			Negeri	12.304	orang
			Swasta	4.694	orang
			Lembaga Pendidikan Ketrampilan	0	orang
	Jumlah guru/dosen & kepala sekolah
		Taman Kanak-kanak (TK)*
			Negeri*	11	orang
			Swasta*	754	orang
		Sekolah Luar Biasa (SLB)*
			Negeri*	55	orang
			Swasta*	23	orang
		Sekolah Dasar (SD)*
			Negeri*	4.267	orang
			Swasta*	737	orang
		Sekolah Lj. Tkt. Prtm (SLTP)*
			Negeri*	892	orang
			Swasta*	1.742	orang
		Sekolah Menengah Umum (SMU)*
			Negeri*	566	orang
			Swasta*	992	orang
		Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*
			Negeri*	246	orang
			Swasta*	1.580	orang
		Perguruan Tinggi (PT)*			orang
			Negeri*	1.225	orang
			Swasta*	562	orang
			Lembaga Pendidikan Ketrampilan*	0	orang
		Jumlah kelas
			TK dan sejenisnya	781	unit
			SD dan sejenisnya	5.836	unit
			SLTP dan sejenisnya	1.150	unit
			SLTA dan sejenisnya	603	unit
			PT dan sejenisnya	0	unit
			Lembaga pendidikan ketrampilan	0	unit
			Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0	unit
	Jumlah Sekolah/Perguruan Agama
		Madrasah Ibtidaiyah (MI)
			Negeri	0	unit
			Swasta	53	unit
		Madrasah Tsanawiyah (MTs)
			Negeri	0	unit
			Swasta	28	unit
		Madrasah Aliyah (MA)
			Negeri	2	unit
			Swasta	15	unit
		P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV)
			Negeri	0	unit
			Swasta	0	unit
		P. Tinggi Agama Kristen/Teologi
			Negeri	1	unit
			Swasta	0	unit
		P. Tinggi Agama Katolik/Teologi
			Negeri	0	unit
			Swasta	0	unit
			P. Tinggi Agama Hindu
			Negeri	0	unit
			Swasta	0	unit
	Jumlah siswa/mahasiswa Perguruan Agama			0	orang
		Madrasah Ibtidaiyah (MI)*
			Negeri*	0	orang
			Swasta*	11.951	orang
		Madrasah Tsanawiyah (MTs)*
			Negeri*	0	orang
			Swasta*	6.839	orang
		Madrasah Aliyah (MA)*
			Negeri*	0	orang
			Swasta*	1.378	orang
		P. Tingi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV)*
			Negeri*	0	orang
			Swasta*	2.390	orang
		P. Tinggi Agama Kristen/Teologi*
			Negeri*	0	orang
			Swasta*	0	orang
	Jumlah guru/dosen
		Madrasah Ibtidaiyah (MI)
			Negeri	135	orang
			Swasta	581	orang
		Madrasah Tsanawiyah (MTs)
			Negeri	62	orang
			Swasta	266	orang
		Madrasah Aliyah (MA)
			Negeri	28	orang
			Swasta	229	orang
		P. Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV)
			Negeri	0	orang
			Swasta	165	orang
		P. Tinggi Agama Kristen/Teologi
			Negeri	0	orang
			Swasta	0	orang
	Angka Partisipasi Sekolah
		6 tahun		0	orang
		6-7 tahun		0	orang
		7-12 tahun		106.920	orang
		13-15 tahun		39.920	orang
		16-18 tahun		23.718	orang
		19-24 tahun		8.166	orang
		Angka Buta Huruf (%)*		1.30	%
	Kebudayaan
		Jumlah bahasa daerah		1	buah
		Jumlah situs bersejarah		5	buah
		Jumlah suku terasing		0	suku
	Pemuda dan olahraga
		Organisasi kepemudaan		68	organisasi
		Jumlah organisasi olah raga		15	organisasi
		Jumlah gelanggang olahraga*		1	unit


	KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Jumlah penduduk miskin*			0
		Perdesaan		173.896	orang
		Keluarga Pra-Sejahtera & Sejahtera 1		47.243	KK
		Jumlah keluarga Miskin/Keluarga Pra Sejahtera & Sejahtera 1 (KK)*			KK
		Penduduk penyandang masalah sosial		404
		Penduduk rawan sosial dan sarana		0
		Anak jalanan		137	jiwa
		Penderita sakit jiwa		0	jiwa
		Gepeng (gembel dan pengemis)		105	jiwa
		Jumlah penderita HIV/AIDS		605	jiwa
		Jumlah pecandu narkoba		26.293	jiwa
		Sarana rehabilitasi sosial		146	jiwa
		Fakir Miskin		818	jiwa
		Balita Terlantar		1.368	jiwa
		Anak Terlantar		320	jiwa
		Lanjut Usia Terlantar		2.083	jiwa
		Komunitas Adat Terpencil		331	jiwa
		Penyandang Cacat		105	jiwa
		Penyandang Tuna Netra		211	jiwa
		Penyandang Tuna Rungu		476	jiwa
		Penyandang Tuna Wicara		60	jiwa
		Penyandang Tuna Wicara-Rungu		805	jiwa
		Penyandang Tuna Daksa		350	jiwa
		Penyandang Tuna Grahita		45	jiwa
		Penyandang Cacat Jiwa		511	jiwa
		Penyandang Cacat Ganda		114	jiwa
		Pengungsi dan Korban Bencana		221	jiwa
		Tuna Susila		470	jiwa
		Bekas Narapidana		100	jiwa
		Pengidap HIV/AIDS			jiwa
		Korban Penyalahgunaan NAPZA		18	jiwa
		Jumlah Panti asuhan		1
		Panti Sosial Asuhan Anak		1	buah
		Panti Sosial Petirahan Anak		9	buah
		Panti Sosial Bina Remaja		1	buah
		Panti Sosial Tresna Wirda		1	buah
		Panti Sosial Bina Netra		2	buah
		Panti Sosial Bina Daksa		1	buah
		Panti Sosial Bina Grahita		2	buah
		Panti Sosial Bina Laras		1	buah
	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Karang Taruna		68	buah
		Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)		120	orang
		Organisasi Sosial		53	buah
	Kemiskinan
	Batas Kemiskinan
		Batas Kemiskinan Pedesaan		0	Rp/Kap
		Batas Kemiskinan Perkotaan		191.985	Rp/Kap
		Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan		0	jiwa
	Beras Untuk Penduduk Miskin
		Penerima Raskin		0	jiwa
		KK Penerima Raskin		41.398	KK
	Keluarga Miskin
		Keluarga Prasejahtera Alasan Ekonomi		9.217	KK
		Keluarga Sejahtera Alasan Ekonomi		38.026	KK


AGAMA
Jumlah pemeluk agama				0	orang
Islam				838.533	orang
Kristen				30.807	orang
Katolik				21.957	orang
Hindu				1.352	orang
Budha				9.246	orang
Konghucu				502	orang
Lainnya				2.736	orang
Sarana ibadah
Mesjid*				715	buah
Langgar/Mushola*				1.229	buah
Gereja Kristen*				27	buah
Gereja Katolik/Kapel*				8	buah
Pura/Kuil/Sanggah*				9	buah
Vihara/Cetya/Klenteng*				13	buah
Pondok pesantren
Jumlah pondok				106	buah
Jumlah santri				9.199	orang
Jumlah jemaah haji				1.596	orang
Kuota				1.096	orang
Pemberangkatan				845	orang
Jumlah KUA
Total				6	buah
Rusak berat				0	buah
Rusak ringan				1	buah
Jumlah penyuluh agama
Per kualifikasi				0	buah
PNS/Non-PNS				252	buah
Jumlah lembaga pendidikan keagamaan				0	buah
Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)				247	buah
Sekolah minggu				1	buah
Pondok pesantren				106	buah
kapasitas kurang dari 100 santri				73	buah
kapasitas antara 100-500 santri				29	buah
kapasitas lebih dari 500 santri				4	buah


PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN
Pertanian
Padi
Luas areal produksi (panen)				5.313	ha
Jumlah produksi gabah				16.063,9	ton
Produksi beras				12.824	ton
Jumlah konsumsi beras				0	ton/thn
Jagung
Luas areal produksi (panen)				165	ha
Jumlah produksi				591,00	ton
Jumlah konsumsi				0	ton
Singkong dan umbi-umbian
Luas areal produksi (panen)				716	ha
Jumlah produksi				8.209	ton
Jumlah konsumsi				0	ton
Kesesuaian lahan pertanian				0	ha
Jumlah produksi perikanan darat				2.963,52	ton
Karamba
Jumlah karamba				0	unit
Jumlah produksi rumah tangga				6,31	ton
Potensi ikan				0	1000 ton
Peternakan
Ternak sapi potong
Jumlah populasi				54	ekor
Jumlah pemotongan per tahun				12.320	ekor
Laju pertumbuhan populasi per tahun				0	%
Rata-rata kepemilikan				0	ekor
Ternak sapi perah
Jumlah populasi				1.612	ekor
Jumlah produksi susu per tahun				1.800	ribu liter
Ternak kecil
Jumlah populasi kambing				6.393	ekor
Jumlah populasi domba				12.554	ekor
Jumlah populasi babi				0	ekor
Ternak lainnya
Jumlah populasi kerbau				293	ekor
Jumlah populasi kuda				68	ekor
Unggas
Jumlah ayam buras				720.727	ekor
Ayam petelur
Ayam pedaging
Jumlah populasi				188.152	ekor
Jumlah peternak				120	peternak
Jumlah produksi				0	ton/bulan
Rata-rata kepemilikan per peternak				0	ekor/kk
Itik
Jumlah populasi				7.918	ekor
Itik manila
Jumlah populasi				528	ekor
Luas tanam tanaman pangan dan palawija
Luas tanaman padi				1.631	ha
Luas tanam jagung				336	ha
Luas tanam kedele				0	ha
Luas tanam ketela pohon				354	ha
Luas tanam ketela rambat				218	ha
Luas tanam kacang tanah				145	ha

Pertanahan
Jumlah tanah yang bersertifikat
Hak milik				74.084	buah
Hak guna bangunan				33.142	buah
Hak guna usaha				1	buah
Hak pakai				399	buah
Girik				0	buah
Bangunan/Gudang Bersertifikat
Hak Milik
Jumlah				74.084	bidang
Luas				53.994	ha
Hak Guna Bangunan
Jumlah				33.142	bidang
Luas				21.939.249	ha
Hak Pakai
Jumlah				399	bidang
Luas				8.766.816	ha
	PEKERJAAN UMUM
	Panjang jalan berdasarkan kelas
		Jalan Nasional*		34.119,00	km
		Jalan Propinsi*		10.120,00	km
		Jalan Kabupaten / Kota*		7.549.213,00	km
		Jalan Desa/Lokal*		285	km
		Jalan Tol*		55	km
	Kondisi jalan
		Aspal		711.292,00	km
		Berbatu		0	km
		Hotmix		53.078	km
		Kerikil		15.219,00	km
		Tanah		3.823,00	km
	Panjang jalan berdasarkan kondisi*
		Jalan baik*		255.046,00	km
		Jalan sedang*		428.222,00	km
		Jalan rusak ringan*		79.976,00	km
		Jalan rusak berat*		20.168,00	km
	Jembatan
		Panjang		0	km
		Jumlah		30	buah
		Terminal darat		0	buah
		Panjang jalan berdasarkan fungsi
		Arteri		16.618	km
		Kolektor		102.364	km
		Status Jalan :
		Desa/Lokal		1.191	km
		Kabupaten		0	km
		Nasional		34.199	km
		Propinsi		576.665	km
	Jalan Tol
		Panjang Jalan tol Per Ruas		0	km
		Panjang Jalan tol Per Operator		0	km
	Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan
		Non Teknis		0	meter
		Teknis
		Primer		31.500	meter
		Sekunder		20.700	meter
		Tersier		0	meter

	PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI
	Perhubungan
		Transportasi darat
			Angkutan jalan
			Terminal
			Kelas A	1	unit
			Kelas B	2	unit
			Kelas C	0	unit
			Bus (AKAP)	880	unit
			Jumlah jembatan timbang	0	buah
		Kecelakaan lalu lintas menurut tipe kecelakaan
			Lalu lintas
			Jumlah korban	101	jiwa
			Jumlah kecelakaan	103	kali


INDUSTRI; PERDAGANGAN; PENGEMB. USAHA NAS; L. KEUANGAN DAN KOPERASI
	Industri
	Industri kecil
		Unit usaha		895	unit
		Tenaga kerja		12.300	orang
		Nilai produksi		40.883.360.987	Rp juta
	Jumlah industri kecil per jenis kerajinan
		Kulit		260	unit
		Kayu		78	unit
		Logam/logam mulia		18	unit
		Ayaman/geranah/keramik		2.056	unit
		Dari kain tenun		20	unit
		Makanan		524	unit
		Lainnya		438	unit
	Industri besar
		Unit usaha		103	unit
		Tenaga kerja		31.926	orang
		Nilai produksi		489.013.154.948	Rp juta
	Rumah tangga
		Jumlah unit usaha		2.094	unit
		Jumlah tenaga kerja		8.927	orang
	Perdagangan
	Industri perdagangan menengah
		Unit usaha		1.258	unit
		Tenaga kerja		40.270	orang
	Sarana perdagangan
		Pasar tradisional		10	buah
		Mal/Plaza		7	buah
		Pertokoan/warung/kios		55	buah
	Restoran, rumah makan dan kedai
		Restoran		302	unit
		Rumah makan		136	unit
		Kedai		1.729	unit
		Jenis bangunan pasar
		Pasar bangunan permanen/semi permanen		76	buah
		Pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen		13	buah
	Pengembangan usaha nasional
	Koperasi
		Jumlah koperasi aktif		247	buah
		Jumlah koperasi tidak aktif		496	buah
		Jumlah Non KUD		74	buah
	Jumlah pengusaha
		Pengusaha kecil		8.153	orang
		Pengusaha menengah		1.419	orang
		Pengusaha besar		0	orang
	Jumlah penyerapan tenaga kerja
		Usaha kecil		9	%
		Usaha menengah		8	%
	Nilai ekspor dan impor non migas
		Ekspor		154.163.434,00	Rp Juta
		Impor		0	Rp Juta
	Lembaga keuangan
	Jumlah perbankan
		Milik pemerintah		4	buah
		Swasta Nasional		29	buah
		Swasta Asing		0	buah
		Milik Pemerintah Daerah		1	buah
PENGELOLAAN ASSET/BARANG DAERAH
	Nilai aset/barang daerah
		Aset bergerak		119.232.966.671,00	Rp juta
		Aset tidak bergerak		2.915.981.763.964,00	Rp juta
	Nilai penyusutan
		Aset bergerak		5.098.052.614,00	Rp juta
		Aset tidak bergerak		0	Rp juta

	Tingkat investasi PMDN per sektor
		Pertanian		68.698	Rp Juta
		Pertambangan dan energi		5.987	Rp Juta
		Industri pengolahan		520.575	Rp Juta
		Listrik, gas dan air bersih		2.150	Rp Juta
		Bangunan		84.320	Rp Juta
		Perdagangan, hotel dan restoran		764.227	Rp Juta
		Pengangkutan dan komunikasi		21.579	Rp Juta
		Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan		0	Rp Juta
		Jasa-jasa		338.575	Rp Juta
		Investasi		6.721.800.000	Rp juta
		Total investasi pemerintah pusat		0	Rp juta
		Total investasi pemerintah daerah		527.883	Rp juta
		Total investasi swasta		0	Rp juta
		Jumlah BUMD		2	buah
		Jumlah BPD		1	buah
		Jumlah BPR		9	buah
		Jumlah PDAM		1	buah
		Jumlah LKD		0	buah
		Fixed capital formation		0	%

	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
	PDRB atas dasar harga berlaku			10.089.943,96	Rp juta
		Pertanian		22.265,70	Rp juta
		Pertambangan & penggalian		192,14	Rp juta
		Industri pengolahan		252.965,67	Rp juta
		Listrik, gas dan air bersih		214.413,78	Rp juta
		Bangunan		575.020,92	Rp juta
		Perdagangan, hotel dan restoran		3.955.080,00	Rp juta
		Pengangkutan dan komunikasi		1.338.788,63	Rp juta
		Keu. persewaan dan jasa perusahaan		1.023.935,21	Rp juta
		Jasa-jasa		427.218,09	Rp juta
	PDRB tanpa migas atas dasar berlaku			8.558,04	Rp juta
	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rupiah)			11.634.895	Rp
	PDRB per kapita tanpa migas atas dasar berlaku			0	Rp
	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar konstan			5,98	%
	PDRB per sektor atas dasar harga konstan			0	Rp juta
		Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan		13.121,58	Rp juta
		Pertambangan & penggalian		120,53	Rp juta
		Industri pengolahan		1.197.768,02	Rp juta
		Listrik, gas, air bersih		136.829,56	Rp juta
		Bangunan		299.804,17	Rp juta
		Perdagangan, hotel & restoran		1.267.518,19	Rp juta
		Pengangkutan & komunikasi		422.723,25	Rp juta
		Keuangan, persewaan, jasa perusahaan		602.517,87	Rp juta
		Jasa-jasa		312.418,61	Rp juta
		PDRB atas dasar harga konstan		0
		PDRB atas dasar harga konstan thn 1993		4.252.825,78	Rp juta

APBD
	Pendapatan			711.734.280.592,00	Rp juta
	Belanja			818.430.031.652,00	Rp juta
DANA PERIMBANGAN
Dana perimbangan				0	Rp juta
	Jumlah Dana Alokasi Khusus
		Pagu		21.019.000.000	Rp juta
		Realisasi		21.019.000.000	Rp juta
	Jumlah Dana Alokasi Umum
		Pagu		439.253.840.000	Rp juta
		Realisasi		439.253.840.000	Rp juta
	Jumlah bagi hasil pajak
		Pagu		0	Rp juta
		Realisasi		84.516.721.495	Rp juta
	Jumlah dana perimbangan
		Realisasi		495.939.281.495	Rp juta
		Jumlah dana perimbangan dari Propinsi ke Desa		22.179.402.160
		Jumlah alokasi APBD Propinsi ke Kab/Kota		66.508.930.000	Rp juta
	Hasil perhitungan
		Dana Alokasi Umum		439.253.840.000	Rp juta
		Dana Alokasi Khusus		21.019.000	Rp juta
	Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak
		Pagu Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak		95.729.851.002	Rp juta
		Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak		95.729.851.002	Rp juta

PENDAPATAN ASLI DAERAH
	Total PAD			89.222.659.590,00	Rp.
		Pajak daerah		44.185.529.000,00	Rp.
		Retribusi daerah		30.402.913.794,00	Rp.
		Bagian laba usaha daerah		7.436.612.796,00	Rp.
		Lain-lain pendapatan		7.197.504.000,00	Rp.
	Keamanan, ketertiban masyarakat
		Jumlah kriminalitas		1.097	kasus

Smatcard TransPakuan Bogor

2009-10-15T22:10:00.000-07:00

PDJT Ceraikan CV Inotrans

sumber: Radar Bogor

PERUSAHAAN Daerah Jasa Transportasi (PDJT) kota Bogor rupanya sudah memutuskan kontrak dengan perusahaan penyedia barang dan jasa smart card Trans Pakuan, CV Inotrans. Kontrak diputus karena smart card dinyatakan tak layak pakai.

Direktur Utama (Dirut) PDJT Trans Pakuan Hari Harsono mengatakan, pengadaan sistem dan barang smart card tuntas 90,9 persen. Namun, setelah dievaluasi dan diverifikasi PT Sucopindo, smart card itu tak layak pakai.

Karena itu, PDJT memutuskan kontrak dengan perusahaan penyedia barang dan jasa, CV Inotrans. Pemutusan kontrak tersebut sudah sesuai isi perjanjian kontrak antara PDJT dengan CV Inotrans.
Menurut dia, barang dan sistem sudah ada. CV Inotrans telah mengeluarkan anggaran senilai Rp1 miliar lebih untuk pengadaan barang dan sistem. Semuanya sudah terpasang, kecuali sistem pengontrol untuk memantau titik-titik shelter.

“CV Inotrans telah mengeluarkan anggaran senilai Rp1 miliar lebih untuk pengadaan barang dan sistem. Barangnya sudah terpasang. Tapi, kita komplain karena barang itu dinyatakan tak layak pakai. Makanya, kita putuskan kontraknya,” tegas Hari kepada Radar Bogor, kemarin.

Dia menjelaskan, PDJT baru menyerahkan anggaran Rp925 juta ke CV Inotrans. Jadi, terlalu dini untuk menyebutkan ada kerugian dalam proses pengadaan barang dan sistem smart card. “Semuanya masih proses. Jadi, terlalu dini untuk mengatakan ada kerugian,” terangnya.

Hari juga membantah anggaran proyek smart card menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Proyek tersebut bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan. “Anggaran itu bukan berasal dari APBD, melainkan kekayaan daerah yang dipisahkan,” katanya.

Hari mengklaim sudah maksimal mengelola PDJT. Buktinya, PDJT mendapatkan penghargaan dari gubernur Jawa Barat sebagai unit pelayanan publik berprestasi. “Kita sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dan itu merupakan bukti keprofesionalan kita,” tandas Hari. (rid)

Pemkot Buka Lowongan CPNS

2009-10-15T22:00:00.000-07:00

Sumber: Radar Bogor

BOGOR - Kabar gembira bagi para pencari kerja (pencaker). Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Menpan) melalui Pemkot Bogor bakal membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk ditempatkan di lingkungan pemkot.

Penerimaan CPNS ini sesuai surat Menpan Nomor 83.F/M-PAN/VII-2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah 2009. Saat ini jumlah PNS di Kota Bogor terbilang cukup banyak, yakni mencapai 9.309 pegawai yang tersebar di SKPD, kecamatan hingga kelurahan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor Fety Qadarsah mengatakan, jumlah lowongan CPNS untuk Kota Bogor mencapai 510 orang. Rinciannya, 257 orang untuk tenaga honorer dan 253 pelamar murni. Jadi, total keseluruhan mencapai 510 orang.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, lowongan CPNS dari tenaga honorer sudah terpenuhi bahkan sudah pemberkasan. Kini tinggal menunggu nomor induk pegawai (NIP) yang sedang diproses di Kantor BKN Regional III Bandung, Jawa Barat.

“Jumlah 257 untuk tenaga honorer sudah terpenuhi dan pemberkasan. Dari jumlah itu ada dua tenaga honorer indisipliner, sehingga gugur menjadi CPNS,” terang wanita berkerudung ini.

Mengenai rincian formasi dan kapan waktunya, hingga saat ini BKPP masih menunggu instruksi Menpan dan Pemerintah provinsi Jawa Barat. “Bila sudah dekat, testing kami informasikan,” ujarnya.

Saat ditanya lebih detail bahwa penerimaan CPNS dilakukan Oktober, mantan kepala Dinas Pendapatan Kota Bogor itu belum bisa memastikannya. Hingga kini masih menunggu kepastian waktunya, apakah Oktober atau bulan lain.

Meski sudah ada surat edaran Menpan, BKPP belum sekalipun diundang Pemprov Jabar mengenai lowongan CPNS untuk Kota Bogor. “Lowongan CPNS ini yang memfasililtasi Pemprov Jabar dan sekarang belum ada rapat lagi,” beber Fety.

Dia mengatakan, PNS yang pensiun di Kota Bogor hingga saat ini cukup banyak, yakni sekitar 2.400 orang. Bahkan, walikota Bogor memberi kompensasi khusus pada mereka yang mengajukan pensiun dini disesuaikan dengan usia rata-rata 50 tahun dan masa kerja kurang lebih 20 tahun. "Untuk usia 50-52 mendapat kompensasi 24 kali gaji pokok dan 53-54 mendapat kompensasi 18 kali gaji pokok. Itu kebijakan walikota mengenai pensiun dini,” pungkasnya. (dei)

Pemkot Dituding Langgar UU

2009-10-06T06:39:00.001-07:00

Terkait Pengajuan KUA ke DPRD

Pemkot Dituding Langgar UU

Sumber: Radar Bogor

KAPTEN MUSLIHAT - Perseteruan anggota DPRD dengan pemkot menjelang pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010 mulai memanas. Kendati eksekutif telah mengajukan surat permohonan pembahasan kebijakan umum APBD (KUA) kemarin, DPRD tetap menilai pengajuan itu sangat lambat.

Para wakil rakyat menilai, eksekutif seharusnya mengajukan KUA pada pertengahan Juni 2009 sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Eksekutif melanggar UU karena lambat mengajukan KUA. UU Nomor 17 Tahun 2003 secara tegas menyebutkan, KUA diajukan pemerintah daerah selambat-lambatnya pertengahan Juni,” tegas Ketua Komisi B Budi Sulistio kepada Radar Bogor, kemarin.

Budi menjelaskan, pada Bab IV pasal 18 poin 1 disebutkan, pemda menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya ke DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

Pada pasal 20 dijelaskan, pemda mengajukan RAPBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumennya kepada DPRD pada minggu pertama Oktober. “Pemkot seharusnya mengajukan KUA ke DPRD pada Juni. Sebab, saat itu anggota DPRD lama masih aktif,” jelasnya.

Hal senada dikatakan anggota Badan Anggaran DPRD Usmar Hariman. Menurut dia, tidak logis jika pemkot beralasan telat mengajukan KUA karena alat-alat kelengkapan DPRD baru terbentuk. “Pemkot seharusnya lebih dulu mengajukan KUA ke DPRD agar anggota dewan lama bisa membahas KUA sebelum masa jabatannya berakhir,” kata Usmar.

Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini pesimis APBD ketok palu tepat waktu. “Pembahasan KUA, plafon dan prioritas anggaran sementara (PPAS) serta RAPBD membutuhkan waktu lama. Pembahasan RAPBD saja harus membutuhkan waktu 30 hari kerja,” kata Usmar.

Usmar yakin penetapan APBD 2010 molor. Sebab, pemkot baru mengajukan permohonan pembahasan KUA. Surat permohonan itu akan dipelajari Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk selanjutnya menetapkan jadwal paripurna penyampaian KUA oleh walikota Bogor. “Saya tidak yakin APBD 2010 ketok palu sesuai jadwal,” tandas Usmar. (rid)

Tahun 2009, Lelang Proyek Gunakan E-Proc

2009-02-08T07:15:00.001-08:00

IR H JUanda – Mekanisme pelelangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bogor bakal berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, lelang proyek dipastikan sudah menggunakan sistem elektronik, sehingga proses pelelangan bisa lebih transparan dan mengurangi kontak langsung antara panitia lelang dengan perusahaan jasa konstruksi yang selama ini dinilai rawan menimbulkan KKN.

Kabag Penyusunan Program (Sunprog) Hari Sutjahjo kepada Radar Bogor menuturkan, Electronic Procurement (E-Proc) yang sempat tertunda tahun lalu segera difungsikan tahun ini. “Lelang proyek tahun ini sudah menggunakan E-Proc, sehingga prosesnya akan lebih transparan,” ujar Hari yang ditemui di kantornya, beberapa waktu lalu.

Hari menambahkan, tahun lalu E-Proc belum sempat difungsikan karena masih ada komponen yang belum lengkap. E-Proc, kata dia, bakal mempunyai lembaga dan kantor tersendiri.

Hari menjelaskan, personel yang akan menangani E-Proc harus profesional. Karena itu, personelnya harus lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa. “Kita berencana membangun lembaga tersendiri yang khusus menangani E-Proc seperti di daerah lain,” kata Hari.

Seperti apa E-Proc itu? Hari menjelaskan, E-Proc merupakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. “Mekanisme pelelangan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik. Jadi, proses pendaftaran dan pengumuman lelang dilakukan melalui sistem komputerisasi,” ujarnya.

Hari mencontohkan, perusahaan yang berniat menangani pengadaan barang dan jasa mendaftar lewat internet. Panitia pengadaan barang dan jasa akan memverifikasi data perusahaan untuk selanjutnya menetapkan perusahaan yang dianggap layak dan diumumkan melalui internet. “Kemungkinan Maret nanti sudah mulai dioperasikan, sebab pada saat itu sudah mulai ada pelelangan,” tandas Hari. (rid)

Proyek Kecil tak Ditangani e-Proc

2009-02-08T07:14:00.000-08:00

400 Proyek Diperebutkan 200 Perusahaan

JUANDA - Pendaftaran Infrastruktur Kunci Publik (IKP) bagi perusahaan jasa konstruksi yang hendak melakukan penawaran ditutup sejak Jumat (30/1). Sebanyak 200 lebih perusahaan melakukan pendaftaran IKP sebagai syarat untuk mengikuti sistem electronic procurement (e-Proc) berikutnya. Pelelangan proyek tahun ini sudah menggunakan teknologi e-Proc, sehingga dijamin lebih transparan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Kabag Dalprog, Hari Sutjahjo yang ditemui Radar Bogor kemarin menjelaskan, pendaftaran IKP sudah ditutup, sehingga tinggal menunggu langkah selanjutnya sebelum pelelangan proyek dilaksanakan. Hari kembali menegaskan, perusahaan yang berhak mengikuti pelelangan proyek hanya perusahaan yang mempunyai IKP, sebab proses pelelangan dilakukan melalui sistem e-Proc. Karena itu, perusahaan harus mengikuti seluruh proses dalam sistem e-Proc mulai pendaftaran IKP hingga pelelangan.

Hari menjelaskan, tidak semua proyek ditangani oleh e-Proc. Sebab penunjukan langsung dan pemilihan langsung tetap ditangani masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD). Misalnya, proyek pembanguan sekolah yang nilainya dibawah Rp100 juta masih tetap ditangani Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Begitupun proyek pembangunan jalan yang nilainya dibawah Rp100 juta tetap ditangani Dinas Bina Marga dan Pengairan. “Tidak semua proyek dilelang melalui sistem e-Proc. Jadi istilahnya, pelelangan terbatas,” imbuhnya.

Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran IKP akan memperebutkan 400 proyek dengan nilai ratusan miliar rupiah. “Saya tidak tahu persis jumlahnya, namun yang pasti mencapai ratusan miliar,” tandasnya. (rid)

Radar Bogor

e-Proc Ngadat

2009-02-08T07:12:00.000-08:00

Pendaftaran IKP Terhambat

IR H JUANDA - PENERAPAN sistem electronic procurement (e-Proc) alias lelang elektronik di lingkungan Pemkot Bogor belum berjalan sesuai harapan. Kemarin, pendaftaran Infrastruktur Kunci Publik (IKP) terhambat karena sistem e-Proc error.

Pendaftaran IKP merupakan salah satu proses dalam sistem e-Proc sebelum penawaran. IKP pun merupakan register perusahaan ke sistem e-Proc. Perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan IKP akan terdaftar. Selanjutnya mesin akan mengirimkan ID dan password secara otomatis.

Beberapa kontraktor mengaku tak bisa mengirimkan data karena sistem e-Proc error. “Saya menemani teman mendaftar IKP tadi (kemarin, red) pukul 11:00, tapi data tidak bisa dimasukkan karena sistem e-Proc hang,” ujar Ketua Telematika Kadin Kota Bogor Yoda Miharja.

Menurut dia, kejadian itu membuktikan kalau sebenarnya Pemkot Bogor belum siap menerapkan e-Proc. “Sistem ini terlalu dipaksakan, karena pemkot sendiri belum siap,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Kabag Pengendalian Program (Dalprog) Hari Sutjahjo yang dihubungi Radar Bogor membantahnya. Hari mengatakan, tudingan bahwa pemkot belum siap menerapkan sistem e-Proc tidak berdasar. Berbagai kekurangan yang terjadi pada penerapan sistem e-Proc 2007 sudah diperbaiki.

Hari juga membantah kalau sistem e-Proc ngadat. “Itu tidak benar, karena pendaftaran IKP tetap berjalan baik,” ujar Hari.
Hari menduga perusahaan yang menyatakan sistem e-Proc adalah perusahaan yang mendaftar IKP melalui Yahoo, sehingga prosesnya lama. “Waktu sosialisasi kita sudah menyampaikan kepada perusahaan untuk menggunakan Gmail dan tidak menggunakan Yahoo. Soalnya kalau menggunakan Yahoo prosesnya lama,” tuturnya.

Hari menjelaskan, jumlah perusahaan yang mendaftar sejak IKP dibuka mencapai 80 perusahaan. “Pendaftaran IKP dibuka 23-30 Januari. Perusahaan yang tidak mendaftar tidak bisa ikut proses selanjutnya dalam sistem e-Proc, termasuk melakukan penawaran.
LELANG DiBAWAH Rp100 JUTA MANUAL
Tak hanya soal sistem yang ngadat, kebijakan itu juga dianggap mematikan pengusaha kecil.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor berancang-ancang beraudiensi dengan walikota Bogor meminta keringanan bagi pengusaha yang tidak bonafide.

Ketua Kadin Kota Bogor Radjab Tampubolon mengatakan, pihaknya harus melindungi anggotanya termasuk pengusaha kecil. Pemkot Bogor juga harus mengakomodir pengusaha kecil.

Mantan ketua KPU Kota Bogor ini menuturkan, Kadin akan meminta walikota Bogor memberikan kelonggaran bagi lelang kegiatan yang harga tawarnya dibawah Rp100 juta.

“Kami hanya meminta yang dibawah Rp100 juta. Pendaftarannya lewat e-proc. Pengumumannya lewat e-proc tapi tawar-menawarnya dilakukan secara manual,” kata Radjab.

Menurut dia, upaya itu untuk mengakomodir pengusaha kecil. Kalau perusahaan besar sudah tidak masalah karena didukung kelengkapan teknologi. “Mereka pasti memiliki semuanya dan sangat menunjang, tapi kalau yang masih kecil tentu ada keterbatasan,” katanya.

Menurut Radjab, walikota Bogor sudah memberikan sinyal dan dalam waktu dekat Kadin akan audiensi dengan walikota Bogor agar memberikan kelonggaran bagi pengusaha kecil.(rid/dra)-Radar Bogor

PNS - KPK ; Meningkatkan Kinerja PNS

2008-12-25T12:25:00.000-08:00

Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberlakukan di Indonesia mengacu kepada sistem pemberian gaji dasar yang sangat rendah, serta tidak secara langsung menyesuaikan dinamika perubahan inflasi dan biaya hidup dari tahun ke tahun. Dengan tingkat inflasi Indonesia yang relatif tinggi, mata uang rupiah terus mengalami depresiasi terhadap mata uang jangkar (US $). Kondisi tersebut berdampak terhadap semakin lemahnya daya beli masyarakat, termasuk PNS. Dengan sistem penggajian sekarang ini, mayoritas PNS di Indonesia akan merasa sulit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari setiap bulannya, walaupun dalam kategori hidup sederhana. Sistem penggajian ini diyakini merupakan salah satu penyebab timbulnya korupsi (corruption by need). Bentuk korupsi tersebut adalah dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan aturan hukum yang lemah untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Kenyataan bahwa gaji PNS tidak memadai menumbuhkan sikap permisif masyarakat terhadap perilaku korupstif PNS. Demikian pula, sikap toleransi PNS terhadap lingkungan kerja yang korup menjadi semakin meluas di seluruh Indonesia, seiring berkembangnya pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkorup di dunia sehingga harus segera dicarikan solusinya.

Kebijakan pemberian honorarium kepada PNS yang selama ini dilakukan hanya terbatas kepada PNS yang terlibat pada kegiatan proyek, pada unit kerja teknis tertentu justru menimbukan ketimpangan dan berpotensi menyulut kecemburuan antar PNS. Kondisi tersebut mengakibatkan demotivasi kerja bagi sebagian besar PNS. Usaha telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah misalnya Kabupaten Solok (pada tahun 2003), Pemerintah Provinsi Gorontalo (pada tahun 2004) dan Pemerintah Kota Pekanbaru (pada tahun 2006) dalam mencari solusi untuk mengatasi rendahnya pendapatan PNS. Cara yang diterapkan hampir sama yaitu dengan memberikan tambahan pendapatan secara merata kepada seluruh pegawai, namun yang berbeda adalah syarat pemberian tambahan pendapatan tersebut. Pemberian tambahan pendapatan tersebut dimaksud supaya tidak menimbulkan kecemburuan diantara PNS. Berdasarkan peraturan baru yaitu Permendagri No. 13 tahun 2006, pasal 39 ayat (2) berbunyi: “Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja”. Dengan ketentuan tersebut maka memungkinkan bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan bagi PNS daerah asalkan berdasarkan kepada beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. Pendekatan untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap PNS diatas sebagai salah satu solusi yang obyektif dalam mengatasi rendahnya pendapatan PNS karena

salah satu kriteria pemberiannya didasarkan atas prestasi kerja.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini memandang bahwa pendekatan diatas merupakan terobosan untuk mengatasi rendahnya pendapatan PNS, sebelum pemerintah mampu melakukan reformasi sistem penggajian PNS secara nasional. Harapan kebijakan Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah Dengan diberlakukannya kebijakan tambahan penghasilan bagi PNS daerah diharapkan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat rutin diterima pegawai per-bulan sehingga menumbuhkan keyakinan pegawai dalam menetapkan perencanaan kebutuhan hidupnya. Disisi lain pemberian tambahan penghasilan diarahkan agar seluruh PNS termasuk pegawai pada garis depan pelayanan agar dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai standar prosedur baku (SOP) yang ditetapkan. Pemerintah di daerah dapat memberlakukan sanksi yang tegas bagi pegawai yang menerima suap dalam memberikan layanan masyarakat. Studi ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang persepsi pegawai setelah diberlakukannya pemberian tambahan penghasilan. Apakah pegawai merasa senang (sejahtera) dengan adanya kebijakan tersebut serta apakah telah terjadi peningkatan integritas pegawai dengan ditunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan.

Terjadinya peningkatan kualitas layanan salah satunya ditandai dengan berkurangnya atau tidak adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi. Apakah pegawai merasa penghasilannya meningkat dan kebutuhannya terpenuhi, serta apakah dengan kebijakan tersebut dapat menghilangkan rasa iri hati diantara mereka. Apabila beberapa indikator tersebut ditemukan positif dalam studi ini, maka kebijakan tambahan penghasilan ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk melakukan motivasi terhadap pegawai serta segera ditularkan ke daerah lain agar terjadi peningkatan prestasi dan produktifitas pegawai secara nasional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan tambahan penghasilan bagi PNS daerah Agar pemberlakuan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS daerah tidak menimbulkan kritikan dari masyarakat, maka harus didasarkan pada aspek-aspek yang secara riil dapat mendukung terhadap terwujudnya kedisiplinan dan prestasi kerja pegawai. Hal pokok lain yang perlu dipersiapkan dalam memulai untuk melaksanakan kebijakan tambahan penghasilan bagi PNS antara lain: 1) Dasar Hukum untuk dapat diterapkannya kebijakan Tambahan Penghasilan bagi PNS daerah. Dengan dasar hukum berupa Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri tahun No. 13 tahun 2006, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk diberlakukannya kebijakan tersebut; 2) Mengidentifikasi sumberdana dan jumlah dana, khususnya identifikasi honor-honor yang diberikan kepada pegawai sebelumnya, kemudian untuk disatukan, serta tidak menciptakan anggaran baru (sub-mak baru) dari APBD yang mengarah kepada pemborosan keuangan; 3) Mengidentifikasi seluruh jumlah pegawai baik struktural maupun fungsional; 4) Menyusun dasain sistem untuk menetapkan syarat-syarat pemberian tambahan penghasilan yang jelas dan mengarah kepada kinerja; 5) Mendesain sistem pengawasan untuk memonitor pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan tersebut; 6) Menetapkan besaran tambahan penghasilan bagi masing-masing pegawai dengan mengacu kepada azas kepatutan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan; 7) Menghapuskan pemberian honor yang lain: 8) Meningkatan kompetensi pegawai sesuai bidang tugas sehingga acuan pengukuran pemberian tambahan penghasilan dengan menggunakan standar pengukuran prestasi kerja dapat dipertahankan.

PNS Pemkot Bogor Wajib Bisa Internet

2008-12-25T12:21:00.001-08:00

PNS Pemkot Bogor Wajib Bisa Internet

Minggu, 21 Desember 2008 , 00:02:00

BOGOR, (Pikiran Rakyat OnLine). Mulai 2009, sebanyak 10.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemkot Bogor, diwajibkan menguasai dan bisa mengakses fasilitas internet. Anjuran ini tak lain untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih.

Menurut Kepala Seksi Humas Pemkot Bogor, Eddy Rusjadi, pada 2009 mendatang proses semua surat menyurat di lingkup Pemkot Bogor akan dilakukan melalui e-mail. Untuk memenuhi tuntutan ini, terang Eddy, para pegawai sudah diajarkan tentang teknologi tersebut.

"Lantaran ke depannya, segala urusan surat menyurat akan diusahakan via e-mail, Makanya, para PNS wajib bisa menguasai dunia maya tersebut. Sehingga, para PNS di Kota Bogor tidak gaptek lagi," ungkap Eddy ketika dihubungi, Sabtu (20/12).

Eddy menambahkan, sekarang ini sedikitnya 3 jenis program berbasis internetisasi sudah dijalankan Pemkot Bogor, seperti e-government, e-procurement, dan e-budgeting. Bahkan, seluruh dinas, kantor, badan dan kecamatan, kini sudah dipasang hot-spot sebagai fasilitas penunjang program internetisasi.

Guna mendukung program internetisasi tersebut, katanya, Pemkot Bogor telah mengalokasikan anggaran dari APBD. Pada 2008, anggaran yang tercatat untuk menunjang seluruh program itu mencapai miliaran rupiah.

PNS Bogor Kena "Razia Rokok"

2008-12-25T12:18:00.000-08:00

Puluhan PNS Bogor Kena "Razia Rokok"

Bogor, 8 Agustus 2008 09:24
Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, tertangkap basah sedang merokok di ruang kerja, saat dilakukan razia merokok di kawasan tanpa asap rokok, Kamis (7/8).

Razia dilakukan tim dari dari Dinas Kesehatan dan KNPI Kota Bogor yang dipimpin dr Adelia Rahmi, dengan mendatangi tiap-tiap ruangan kerja di lingkungan Setda Pemkot Bogor.

Saat memasuki ruangan-ruangan kerja di Setda Pemkot Bogor, tim mendapati ada saja pegawai yang sedang asyik merokok. Karena petugas razia dari Dinas Kesehatan juga berseragam PNS, para PNS yang sedang asyik merokok tidak menyadari jika mereka sedang dirazia.

Mereka tetap asyik merokok sambil bekerja, maupun sambil ngobrol dengan teman kerjanya. Mereka baru sadar ketika ditegur, bahwa di ruangan kerja merupakan kawasan bebas asap rokok, sehingga tidak boleh merokok.

Apalagi ketika tim razia meminta para PNS tersebut mematikan rokok yang sedang diisapnya, membuat kaget mereka.

Demikian juga ketika tim razia memasuki ruangan-ruangan di gedung DPRD Kota Bogor. Beberapa PNS sekretariat dewan (Setwan) yang sedang asyik merokok menjadi kaget, ketika diminta mematikan rokoknya.

Ketika tim razia memasuki ruangan komisi-komisi, tidak satupan anggota dewan berada di tempat. Tim razia kemudian menempelkan stiker, yang bertuliskan "dilarang merokok".

Menurut dr Adelia, razia dilakukan sebagai implementasi dari Perda No 8 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, yang mengamanahkan dilarang merokok di kawasan kantor pemerintah dan sawsata, pendidikan, dan kesehatan.

"Tindakan yang kami lakukan bukan razia, tapi hanya operasi simpatik untuk mengingatkan para PNS agar tidak merokok di ruang kerja," katanya.

Menurut dia, operasi simpatik ini dilaksanakan dengan sasaran pada PNS di lingkungan Setda Pemkot Bogor dan Setwan DPRD Kota Bogor, agar bisa memberikan contoh yang baik.

"Sampai saat ini operasi simpatik hanya memberikan teguran, bukan sanksi," katanya.

Di lingkungan Setda Pemkot Bogor, kata dia, jika para PNS ingin merokok sudah di sediakan ruangan khusus merokok, jadi tidak boleh merokok di ruang kerja

TES CPNS DI PEMKOT BOGOR

2008-12-25T12:15:00.000-08:00

6.910 PESERTA MENGIKUTI TES CPNS DI PEMKOT BOGOR
Kamis, 25 November 2004
Sebanyak 6.910 orang rabu (24/11) mengikuti testing calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan secara serempak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Sebanyak 6.910 orang ikuti testing calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan secara serempak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Rabu (24/11). Secara umum pelaksanaan testing CPNS yang dipusatkan di sejumlah Sekolah di Kota Bogor itu berjalan lancar, kendati para peserta testing sempat kebingungan pada saat mengisi soal ? soal yang di sodorkan, karena banyak peserta yang terkecoh dengan pertanyaan.

Seperti diungkapkan oleh salah seorang peserta testing Martini (31). Ia mengakui, sebenarnya soal yang diberikan gampang-gampang susah. ? Kalau saya tidak teliti membaca soal mungkin bisa terkecoh. Masalahnya banyak pengulangan kata yang dipertanyakan dalam soal testing, ?ujarnya.

Namun ia berharap, testing CPNS yang dilaksanakan secara serempak tahun ini jangan hanya sebatas formalitas belaka. Apalagi sampai terjadi adanya permainan di belakang oleh oknum. Menjawab pertanyaan apakah ia yakin pelaksanaan tes CPNS itu bisa berjalan murni ?. Wanita yang mengaku bertempat tinggal di Semplak Bogor menyatakan, keyakinannya bisa berjalan murni. Keyakinan Martini setelah melihat pengalaman kakaknya tahun lalu yang lulus tes CPNS di Pemkab Bogor. ?Kakak saya tahun lalu ternyata lulus tanpa harus mengeluarkan sepesepun uang pelicin. Makanya saya berkeyakinan 75 persen testing CPNS di Pemkot Bogor bisa berjalan murni, ? ucapnya.

Lain halnya dengan pengakuan Dedy (34) yang mengaku tidak yakin pelaksanaan testing CPNS tahun ini bisa berjalan murni. ? Saya gak yakin bisa berjalan murni. Walaupun Pemkot Bogor telah mengeluarkan statmen tidak ada tidak ada titip menitip dalam penerimaan CPNS. ?tandas Dedy yang mengaku sudah mengabdi di Pemkot Bogor sejak tahun 1999 sebagai tenaga kontrak.

Menurut Dedy, ia mengikuti testing CPNS untuk yang kedua kalinya, setelah sebelumnya ia gagal menjadi PNS karena dinyatakan tidak lulus. ?Kita hanya berharap penerimaan CPNS tahun ini tidak ada KKN, ? katanya

Pelaksanaan testing CPNS di Kota Bogor sempat ditinjau langsung Wakil Wali Kota Bogor H.Moch Sahid dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) H. Dody Rosadi. Penijauan yang dilakukan Sahid dan Dody di dua tempat yaitu di SMK Negri I Jalan Heulang Tanah Sareal, dan Kampus Universitas Pakuan (Unpak) Ciheuleut Bogor.

Sekdakot Bogor H. Dody Rosadi kembali menegaskan, tidak ada titip menitip dalam penerimaan CPNS dilingkungan Pemkot Bogor ? Yang jelas peserta yang lulus dengan murni dalam pelaksanaan testing otomatis akan diterima menjadi CPNS. ? ujar Dody

Sebelumnya Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kosasih SD menjelaskan, jumlah pelamar CPNS seluruhnya sebanyak 10.481 pelamar dari berbagai jenis pendidikan. Namun setelah seleksi yang memenuhi pesyaratan tercatat sebanyak 6.910 pelamar, meliputi formasi pendidik berjumlah 1.412 pelamar, formasi tenaga medis 369 pelamar, dan formasi umum berjumlah 5.129 pelamar. Sedangkan yang di butuhkan seluruhnya hanya berjumlah 264 orang dari formasi yang ada

Pegawai Negeri Sipil; Perlindungan Hukum Wajib Hukumnya

2008-12-25T12:09:00.000-08:00

Menpan : Mutlak, Perlindungan Hukum Bagi PNS
Jakarta - Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur pemerintahan, pegawai negeri menghadapi berbagai risiko, mulai dari pengaduan masyarakat, tuntutan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan baik perdata, tata usaha negara maupun pidana.

Banyaknya kasus hukum yang berkaitan dengan PNS di berbagai sektor membuat Meneg PAN Taufiq Effendi miris. Apalagi jumlah kasus yang muncul cukup mencemaskan, dan ada kesan kasus di orde reformasi jauh lebih besar dibandingkan pada orde sebelumnya.

Namun perlu disadari, bahwa dalam paradigma baru reformasi, ada hal-hal yang dulu dianggap boleh dikerjakan atau ditutupi. “Sedangkan di era keterbukaan ini, hal yang dulu tidak dianggap melanggar hukum, saat ini merupakan pelanggaran hukum,” ujar Menteri ketika membuka Sarasehan Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI di Jakarta, Rabu (2/7).

Dalam acara itu, juga diisi dengan pengarahan oleh Menkumham, Andi Mattalatta, serta Ketua Mahkamah Agung yang diwakili Hakim Agung H. Abdurrahman.
Lebih lanjut Menpan mengajak seluruh elemen bangsa agar kembali ke jati diri bangsa, menuju masyarakat yang patuh tatanan hukum yang ada (law obedience society). Seluruh anggota Korpri juga diminta untuk bersungguh-sungguh membangun pemerintahan yang berlandaskan hukum dan menjalankan sistem pemerintahan yang baik. ”Ini menjadi tanggung jawab seluruh organisasi pemerintahan, di mana para PNS menjalankan pekerjaannya,” tambah Menteri.

Disebutkan, dalam birokrasi sipil umumnya terdapat biro hukum yang mengurusi permasalahan hukum berkaitan dengan instansi. Di sini, lanjutnya, tugas KORPRI sebagai wadah PNS untuk memikirkan langkah dalam memberikan perlindungan hukum yang layak bagi para anggotanya.

Pemerintah bertanggungjawab untuk memfasilitasi perlindungan dan pendampingan hukum yang efektif. “Sistemnya sudah ada, aturannya sudah ada, SOP-nya sudah ada. Kalau kurang agar disempurnakan, lakukan perlindungan dan pendampingan hukum yang seksama,” tandas Menpan.

Dalam kesempatan itu Menpan juga menekankan tiga hal pokok. Pertama, tanpa melihat pangkat dan jabatannya, setiap PNS agar diberikan akses untuk memperoleh perlindungan hukum, baik diusahakan sendiri, melalui KORPRI atau instansi tempat bekerja.

Kedua, perlu diperjelas, siapa yang akan melakukan pendampingan dalam bidang ligitasi dan non ligitasi. “Apakah PNS yang memperoleh trainning tertentu, pensiunan PNS, atau perlu dilakukan kerjasama dengan pihak advokat lain,” ucap Menteri.

Ketiga, dalam hal pendanaan, dari mana sumbernya. Apakah dari PNS sendiri yang gajinya tidak terlampau besar, dari instansi, atau dari APBD/APBN. Semua itu merupakan pilihan-pilihan, namun yang pasti, PNS perlu mendapatkan keadilan hukum yang layak.

Menteri Taufiq Effendi juga meminta KORPRI untuk merumuskan definisi netralitas dan tanggung jawab jabatan. “Jangan sampai orang dituntut karena tanggung jawab jabatannya. Jangan sampai gara-gara membelikan nasi bungkus saat terjadi banjir di daerahnya, justru malah ditangkap,” tambahnya.

Sementara itu, Menkumham Andi Mattalatta mengatakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama kasus-kasus mana saja yang bisa mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, siapa yang menghandel perlindungan hukum itu, dan ketiga pengorganisasiannya dikaitkan dengan organisasi aparatur negara. KORPRI dan biro hukum perlu diatur, karena menyangkut dengan hal keempat, yakni pendanaan.

“Dana ini dibutuhkan, karena perlindungan hukum ini dalam rangka pembinaan pegawai negeri. Namun kalau PNS selingkuh, tentunya tidak perlu mendapat perlindungan hukum,” sergahnya.

PNS Kota Bogor Diwajibkan Paham Internet

2008-12-24T11:17:00.000-08:00

PNS Diwajibkan Paham Internet

RADAR BOGOR - Pada 2009 mendatang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diwajibkan untuk sering main ke dunia maya. Mengikuti zaman yang semakin canggih saat ini, mereka diharamkan gaptek, dan diwajibkan melek internet. Upaya tersebut sudah dilakukan Pemkot Bogor sejak dua tahun yang lalu. Sedikitnya, ada tiga program berbasis internetisasi yang sudah dijalankan Pemkot Bogor, seperti e-Government, e-Procurement dan e-Budgeting.

Kedepan, semua surat menyurat dilingkup Pemerintah Kota Bogor juga akan dilakukan melalui email. "Semua urusan surat menyurat kedepan akan diusahakan melalui email. Para PNS di Kota Bogor juga sudah tidak gaptek lagi. Mereka sudah banyak diajarkan tentang teknologi internet," kata Kepala Seksi Humas Pemkot Bogor Eddy Rusjadi, kemarin.

Eddy menjelaskan, seluruh dinas, kantor, badan dan kecamatan kini sudah dipasang hotspot sebagai fasilitas penunjang program internetisasi. "Kedepan di kelurahan-kelurahan juga akan dipasang program tersebut, agar mereka yang diwilayah pun dapat mempelajari internet," ungkapnya.

Untuk mendukung program internetisasi tersebut, Pemkot Bogor telah mengalokasikan anggaran pada setiap APBD nya. Pada 2008, anggaran yang tercatat untuk menunjang seluruh program itu mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan penelusuran, anggaran itu diantaranya, Pengelolaan Jaringan dan Akses Internet SKPD Kota Bogor Rp 382 juta, pemeliharaan system aplikasi Rp200 juta, master plan e-gov Kota Bogor Rp75 juta, pengembangan system e-budgeting Rp 300 juta, dan Pelatihan e-procurement Rp350 juta.

"Perlahan Pemkot Bogor akan mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk menunjang pelaksanaan roda pemerintahan di Kota Bogor. Maka dari itu, aparat Pemkot harus paham betul mengenai teknologi-teknologi tersebut sehingga bisa menjalankan program itu," tandasnya.

Tes CPNS di 11 Lokasi

2008-12-24T11:15:00.000-08:00

Tenaga Pendidik di SD Pengadilan, Kesehatan di SMAN 6

11 Lokasi Tes CPNS

RADAR BOGOR - Panitia calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Bogor menetapkan 11 titik lokasi pelaksanaan tes CPNS yang dilaksanakan Minggu (7/12), diantaranya SMKN 1, SMAN 6, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 8, SMPN 12, SDN Pengadilan, 1, 2, 3, 4, 5 dan SDN Julang.

Lokasi tes untuk tenaga pendidik dipusatkan di SDN Pengadilan 3 dan 4, tenaga kesehatan dipusatkan di SMKN 1, SMAN 6, SDN Pengadilan 1 dan SDN Pengadilan 2. Sementara tenaga teknis menyebar di sembilan titik lokasi.

Kabag Kepegawaian Pajar Maulana Yusuf kepada Radar Bogor mengungkapkan, pelamar yang lolos seleksi berkas akan mengikuti tes Minggu (7/12). "Jumat (5/12) lokasi tes CPNS akan diumumkan. Tenaga pendidik dapat melihat pengumuman di Dinas Pendidikan, tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan tenaga teknis strategis di Bagian Kepegawaian," ujar Pajar.

Jumlah pelamar yang lolos seleksi adminsitrasi 3.495 orang. Mereka akan bersaing ketat untuk memperebutkan 116 formasi CPNS yang disiapkan pemerintah kota. Hasil tes merupakan penentu kelulusan. "Tes CPNS dilaksanakan serentak di semua daerah Provinsi Jawa Barat," kata Pajar.

Sementara Kasubag Umum Lilis Lisnawati kepada Radar Bogor mengungkapkan, pelamar harus menyiapkan pensil 2 B dan pengalas, sebab tes menggunakan lembar jawaban komputer (LJK). "Pelamar sudah bisa mengecek lokasi pada Jumat atau Sabtu (5-6/12)," katanya.

Menurut dia, setiap ruangan diisi 20 peserta. Dengan demikian, jumlah ruangan yang disiapkan untuk menampung 3.495 peserta sebanyak 176. "Kita memilih sekolah sebagai tempat tes untuk memberikan kenyamanan kepada para pelamar," katanya. (rid)

LOKASI TES CPNS KOTA BOGOR

LOKASI	JURUSAN
SMKN 1	D3 Kebidanan S1 Teknik/Manajemen Informatika S1 Komunikasi
SMUN 6	D3 Keperawatan D3 Farmasi
SMPN 2	D3 Teknik/Manajemen Informatika S1 Teknik Sipil S1 Teknik Industri S1 Psikologi S1 Statistik D3 Pariwisata D3 Kearsipan
SMPN 5	S1 Akuntansi S1 Planologi
SMPN 8	S1 Ilmu Hukum S1 Teknik Mesin
SMPN 12	D3 Akuntansi S1 Ekonomi Pembangunan S1 Sosial Ekonomi Pertanian
SDN Pengadilan 1	S1 Kedokteran Gigi D3 Analisi Kesehatan
SDN Pengadilan 2	S1 Kedokteran Umum Sekolah Menengah Farmasi
SDN Pengadilan 3 dan 4	Guru Kelas (S1 PGSD) Guru Sejarah Guru Bahasa Sunda Guru Seni Guru Bahasa Indonesia Guru Kelas (D2 PGSD) Guru Komputer D3 Tata Pemerintahan
SDN Pengadilan 5	S1 Administrasi Negara
SDN Julang	S1 Teknik Lingkungan D3 Keselematan Kerja D3 Perpustakaan D3 Manajemen Pemasaran

Pengumuman CPNS

2008-12-24T11:14:00.000-08:00

Pengumuman CPNS
Masih Ada yang Curiga Calon Titipan

RADAR BOGOR - Sebagian besar pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) diliputi rasa kecewa setelah membaca pengumuman di Radar Bogor, kemarin. Maklum, dari 3.470 pelamar yang mengikuti tes tertulis di Kota Bogor, hanya 116 yang dinyatakan lolos. Begitupun dengan Kabupaten Bogor, dari 14.994 pelamar hanya 228 orang yang segera menyandang status PNS.

Egie Rahadian (24) warga Ciluar Kecamatan Sukaraja mengaku kecewa dengan hasil CPNS yang telah diumumkan. Egie belum bisa berlapang dada menerima hasil seleksi CPNS tersebut. Menurut pria lulusan salah satu perguruan tinggi swasta Bogor ini, masih ada indikasi pelamar titipan dalam penerimaan tahun ini. "Saya yakin lolos karena dalam tes tertulis beberapa waktu lalu tidak ada kendala yang berarti. Tetapi, saat pengumuman kok nama saya tidak ada," ujar Egie.

Perasaan kecewa juga menggelayuti hati Uus Nurullah (24). Walaupun sudah mempunyai pekerjaan, suasana hati pria yang tinggal di Bantarkemang itu membiru karena namanya tidak tercantum dalam pengumuman hasil CPNS Kota Bogor. "Zaman sekarang siapa yang tidak mau menjadi PNS. Saya harap tahun depan pemerintah lebih banyak membuka pintu agar jumlahnya tidak terlalu jomplang seperti sekarang. Belum lagi indikasi KKN masih kental terasa," cetus Uus.

Memang jumlah warga yang kecewa lebih banyak dibanding yang bersyukur namanya tercantum dalam pengumuman CPNS. Bagi yang berhasil, sujud syukur pun dilakukan untuk meluapkan kegembiraan. Bahkan, tak sedikit yang akan menggelar syukuran setelah dinyatakan lolos.

Tak hanya pelamar yang lolos bergembira, tetapi agen-agen koran juga merasakannya. Soalnya, Radar Bogor yang dijualnya sejak pagi buta sudah ludes. Pantauan Radar kemarin, salah satu agen koran di Cibinong, Santoso, mengaku kewalahan karena banyak masyarakat datang untuk membeli Radar Bogor atau sekadar melihat pengumumannya saja. "Radar Bogor sudah ludes sejak pagi. Makanya, saya sengaja menyisakan dua eksemplar untuk masyarakat yang ingin mengetahui hasil pengumuman saja," ucap agen yang terletak tak jauh dari Masjid Baitul Faidzin ini.

Hal serupa juga dialami Asep. Pedagang koran ini mengaku bahwa Radar Bogor sudah ludes sejak pukul 08:00 WIB.

“Padahal saya sudah menambahnya dua kali lipat, tetap saja ludes,” tambahnya. Hal senada juga diungkapkan Fatah. Penjual koran yang biasa mangkal di kantor Imigrasi Bogor ini mengaku sudah kehabisan stok sejak pukul 09:00 WIB.

Sementara warga yang tidak kebagian koran memilih meminjam pada temannya. Seperti terlihat di Taman Peranginan dan Taman Kencana. Warga yang tidak kebagian koran terlihat meminjam pada warga lainnya yang kebagian koran. ”Iya, dari tadi muter-muter sudah tidak dapat jatah,” ujar Marwan, yang terlihat mengintip koran yang dibaca oleh Iwan. Memang untuk pengumuman CPNS difokuskan lewat media cetak. Sedangkan pengumuman yang biasa ditempel di Bagian Kepegawaian tidak terlihat.

Marwan mengaku, sebenarnya bukan dia yang melamar CPNS, tetapi istrinya yang mendaftar. Meski setelah mengetahui nama istrinya tidak tercantum, Marwan hanya mengurut dada. ”Ya mungkin belum rezekinya,” tuturnya.

Pendaftaran Mulai 22 Desember

Sebelumnya Plt Sekdakot Bambang Gunawan mengatakan penempatan CPNS dilaksanakan Maret. Mereka harus melengkapi administrasinya terlebih dahulu untuk selanjutnya dikirim ke pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Hal senada diungkapkan Kabag Kepegawaian Pajar Maulana Yusup. Menurut dia, bagi yang lulus PNS hari ini proses penempatannya masih panjang karena menunggu pertimbangan teknis dari pusat. “Pemerintah membuat SK Penempatan Pegawai berdasarkan pertimbangan teknis dari pemerintah pusat. Jika SK Penempatan CPNS keluar Maret, maka mereka sudah bisa bekerja,” paparnya.

Pajar menjelaskan, pelamar yang dinyatakan lulus wajib daftar ulang terhitung mulai 22, 23, 24, 30 dan 31 Desember di Bagian Kepegawaian Setda Kota Bogor dengan menyerahkan kelengkapan administrasi.

Kelengkapan administrasi yang dimaksud antara lain surat lamaran yang ditujukan kepada walikota Bogor (ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan bermaterai 6.000), fotokopi ijazah/STTB dan transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, fotokopi KTP yang masih berlaku, serta kartu tanda peserta ujian (asli dan salinannya).

“Bagi pelamar yang tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri,” tandas Pajar

pns kota bogor

2008-12-23T12:33:00.000-08:00

pegawai negeri sipil kota bogor

pns kota bogor, pns, bogor, kota bogor, lowongan pns, pns 2009, penerimaan pns, gaji pns, pegawai negeri sipil, cpns, pns, tahun, cpns 2008, pengumuman, ujian, pendaftaran, penerimaan, depdiknas, depkes, soal soal, syarat penerimaan cpns, pengumuman cpns, jateng, formasi, kerja, lowongan, seleksi, dephub, dephut, hasil ujian, lulus, peserta, soal, kejaksaan, depsos, pegawai negeri, pemkot, bkn go, departemen agama, esdm, hasil seleksi, lowongan kerja, tahun 2008, departemen perhubungan, hasil penerimaan pegawai, cpns bpn, pengumuman pegawai, setneg, www bkn go, calon, kopertis, bkn, pengumuman hasil ujian, www cpns go, lapan, lipi, departemen, pegawai, www depdagri go, bpn ri, cpns bpn 2009, karir, deptan, jatim, lamaran, administrasi, jawa tengah, pemda, penerimaan calon pegawai negeri sipil, diknas, pegawai negri sipil, depag, depkeu, deplu, hasil tes bpn, lowongan cpns bpn, pengadaan, lowongankerja, departemen keuangan, departemen pertanian, informasi kerja, departemen kehutanan, departemen kesehatan, hasil seleksi pns, hasil ujian pns, pengumuman hasil ujian pns, di bogor, bogor, kota bogor, peta, peta bogor, map, bogor map, map bogor, bogor raya, rumah bogor, bogor 2008, jungle bogor, wisata bogor, bogor indonesia, bogor nirwana, kebun raya bogor, pertanian bogor, perumahan bogor, puncak bogor, the jungle bogor, institut pertanian bogor, 1 bogor, 2 bogor, jakarta bogor, sekolah bogor, villa bogor, bogor nirwana residence, in bogor, sejarah bogor, www bogor, 3 bogor, ipb bogor, universitas bogor, bogor park, istana bogor, pijat bogor, bogor indah, bogor net, ke bogor, pesantren bogor, walikota bogor, alam bogor, bogor permai, cibinong bogor, cisarua bogor, jablay bogor, lido bogor, mutiara bogor, pos bogor, asinan bogor, bogor jawa barat, bogor online, bogor raya golf, kode pos bogor, of bogor, panti pijat bogor, pariwisata bogor, sentul bogor, situs bogor, to bogor, bogor asri, bogor botanical, bogor city, bogor den, bogor den haag, jalan raya bogor, pdam bogor, sman 3 bogor, valley bogor, bogor botanical garden, bogor jawa, bogor park residence, bogor university, sman 2 bogor, smansa bogor, bogor international, bogor medical, bogor ring, bogor ring road, bogor tempo, bogor trade, bogor trade mall, danau bogor, kesatuan bogor, pelajar bogor, bogor goals, bogor lakeside, gumati bogor, imigrasi bogor, sekolah alam bogor, sekolah bogor raya, viking bogor, www bogor net, bogor international school, bogor lake, bogor medical center, hotel bogor indonesia, panti asuhan bogor, apec bogor, asuhan bogor, bogor palace, bogor regis, cifor bogor,kacang bogor, keuskupan bogor, raya bogor km, sahira bogor, bogor km, bogor model, hotel sahira bogor, klub golf bogor, klub golf bogor raya, weather bogor, bogor botanic, bogor declaration, kantor imigrasi bogor, sejahtera bogor, bogor botanic garden, bogor botanical gardens, bogor cyber park, bogor map, gbi bogor, in bogor indonesia, kabupaten bogor, bogor raya golf club, ef bogor, of bogor indonesia, pustaka bogor, galaxy bogor, kapolres bogor, apec bogor goals, bogor goal, bogor raya golf course, griya soka bogor, bogor cartoon, hotel in bogor, bogor biz, bangsa sejahtera bogor, bina bangsa sejahtera bogor, salju bogor, and climate in bogor, bogor liberalisation, bogor sister, climate in bogor, indahouse bogor, plus bina bangsa , sejahtera bogor, sma plus bina bangsa sejahtera bogor, sultan of bogor indonesia.
BLOG INI HANYA SEKEDAR MENGUJI KEYWORDS SAJA!!!
pns kota bogor, pns bogor, pns kota, kota bogor, bogor kota, bogor pns